Select Menu

Berita PKS

Nasional

Alam Islami

Analisa & Opini

Sejarah

Muslimah

Fiqh Dakwah

Saintek

Video Pilihan


pkssiak.org - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pemilihan dan menetapkan sejumlah pimpinan komisi alat kelengkapan dewan, Rabu, 29 Oktober 2014. Seperti diduga, Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi ‘oposisi’ di parlemen kembali tak mendapatkan satu pun jatah kursi pimpinan.

Dari sebelas komisi, baru sembilan komisi yang telah melakukan proses pemilihan dan menetapkan pimpinan. Dua komisi lainnya yakni Komisi V dan Komisi XI menunda proses pemilihan lantaran Koalisi Merah Putih ingin mengubah susunan anggota di kedua komisi itu.

Sementara itu, dari enam anggota fraksi Koalisi Merah Putih di Parlemen, hanya Fraksi PPP yang tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan. Sikap politik PPP yang belakangan mendukung pemerintah berdasarkan hasil Muktamar VIII di Surabaya, disinyalir menjadi penyebabnya.

Tak adanya jatah kursi pimpinan bagi Koalisi Indonesia Hebat tak bisa dilepaskan dari Pemilu Presiden 2014 dan calon presiden yang diusung koalisi ini, Joko Widodo. Sejak awal, Jokowi--yang kemudian memenangi pemilu dan menjadi presiden--menyatakan hanya hendak membangun koalisi ramping dan tanpa syarat.

Niat Jokowi itu, membuatnya tak berusaha menambah jumlah partai pengusung di Pemilu Presiden 2014, hingga saat terakhir. Koalisi Indonesia Hebat pun hanya beranggotakan empat partai, yakni PDI-P, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, berpendapat pernyataan Jokowi itulah yang sekarang menjadi simalakama bagi Koalisi Indonesia Hebat. “Kalau Jokowi membangun koalisi besar, apa bedanya Jokowi dengan SBY? Disinilah simalakama Jokowi terjadi,” kata Hamdi, Rabu, 29 Oktober 2014.

Padahal, ada pameo yang sudah nyaris dianggap sebagai kebenaran, bahwa tak ada makan siang gratis di dunia politik. Koalisi Merah Putih tampaknya sejak dini menyadari bahwa mengalahkan Jokowi di Pemilu Presiden bukan perkara mudah. Karenanya, para politisi dari partai-partai dalam Koalisi Merah Putih pun berkonsolidasi di parlemen, masih di periode DPR yang lalu. Mereka mengebut pembahasan dan pengesahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

UU tersebut disinyalir menjadi pintu awal "kekalahan beruntun" Koalisi Indonesia Hebat di parlemen pada hari-hari ini. Tata Tertib DPR yang merujuk pada UU tersebut menyatakan pengajuan calon untuk segala pemilihan pimpinan di DPR dibuat menggunakan sistem paket.

Koalisi Indonesia Hebat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. Mereka melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR saat ini dan mengangkat pimpinan DPR sendiri.

Entah karena menyadari "jebakan batman" dalam UU MD3 atau alasan lain, Jokowi pun berusaha menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Hamdi menduga ada penawaran dari Demokrat yang sulit dipenuhi Jokowi.

Posisi Partai Demokrat adalah kunci di parlemen, yang akan menentukan "arah angin" hasil akhir. Meski bukan lagi pemilik kursi terbanyak di parlemen, jumlah anggota DPR dari partai ini tetap tak bisa diabaikan.

Tibalah hari-hari pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya. Demokrat mendapatkan satu kursi pimpinan DPR setelah bergabung dengan paket pimpinan yang diajukan Koalisi Merah Putih.

“KMP tentu sudah memperhitungkan bahwa mereka akan menang. Meski digugat ke MK sekalipun, (gugatan) akan kalah. Jadi pintu sudah tertutup, kecuali Jokowi buka transaksi yang sangat besar, kursi menteri misalnya,” kata Hamdi.

Setelah DPR memiliki struktur pimpinan, pekerjaan rumah lembaga terhormat itu selanjutnya adalah membentuk struktur pimpinan alat kelengkapan dewan. Lagi-lagi proses yang sama terjadi.

Upaya tarik-menarik yang dilakukan Koalisi Indonesia Hebat cukup alot. Mereka menolak menyerahkan nama anggota fraksi mereka untuk penempatan di alat kelengkapan.

Anggota Fraksi PDI P Aria Bima mengakui bahwa koalisinya meminta alokasi 16 dari 47 kursi pimpinan alat kelengkapan. Basis alokasi itu adalah pembagian secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPR.

Rupanya, negosiasi Aria menemui jalan buntu. Hingga Jokowi akhirnya mengumumkan komposisi kabinetnya, Minggu, 26 Oktober 2014  lalu, Koalisi Merah Putih tetap dingin dan hanya memberikan jatah enam kursi pimpinan alat kelengkapan untuk seluruh fraksi Koalisi Indonesia Hebat.

“Sekarang politisi PDI P masih ngotot minta alat kelengkapan, sekarang kamu mau kasih apa ke saya? Kecuali kamu kasih menteri (saya tambah alokasi kursi pimpinan alat kelengkapan). Nah menteri saja sudah terbentuk ya tentu tidak bisa,” tutur Hamdi memberikan ilustrasi.

------------

Kalah Terus Menerus, Saat yang Tepat Untuk Introspeksi.

Akibat euforia kemenangan, PDI P melupakan bahwa untuk membangun pemerintahan yang kuat, PDI P membutuhkan koalisi yang kuat, koalisi yang tak dapat dibangun dengan pola komunikasi dan sikap arogan seperti yang ditunjukkan Ketua Umum PDI P Megawati dan anggota koalisi KIH lain.

Akibat pola komunikasi yang arogan itu, PDI P gagal merangkul partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Akibatnya? Sudah kita saksikan bersama, PDI P dan KIH tersungkur di parlemen berkali-kali.

Herannya, perilaku KIH dan pendukungnya, masih tetap arogan. Masih hangat dalam ingatan, Maruarar Sirait yang berteriak-teriak maju ke meja pemimpin sidang, yang kala itu dipimpin Popong Djunjunan, dan membuat sidang paripurna tak ubahnya taman bermain. Mereka mungkin tak sadar, rakyat sudah sangat muak menyaksikan tingkah elite partai yang jelas sudah dihajar babak belur oleh KMP namun masih menampakkan sikap sombong.

Jika sejak awal KIH bangga dan menyatakan diri "tidak melakukan bagi-bagi kursi", lalu mengapa sekarang menyalahkan KMP yang tak ingin berbagi kursi kepemimpinan di DPR?

KMP memang bertekad memenangkan semua jabatan di DPR untuk mengukuhkan posisi mereka sebagai oposisi yang bertugas melakukan check and balances. Semestinya KIH tak perlu kaget dan kecewa. Apakah KMP dapat disalahkan? Tentu tidak. Itu akibat pernyataan PDI P yang sejak awal menegaskan “Kami tak butuh koalisi”. Inilah harga yang harus dibayar KIH selama 5 tahun.

Karenanya, membuat DPR tandingan justru menjadi semacam penegasan keputusasaan atas kegagalan KIH merangkul parpol di parlemen. Membuat DPR tandingan, memiliki implikasi sangat luas. Bisa dibayangkan jika DPR tandingan itu diikuti KMP dengan menggelar ‘tandingan’ yang lain, seperti Presiden tandingan dan lembaga negara tandingan lain. Efek terparah dari ini semua, adalah kekacauan tatanan kenegaraan.

Jika KIH masih ngotot dengan alasan tak mau bagi2 kursi, mungkin mereka harus menilik kabinet kerja Jokowi yang sangat sarat unsur bagi-bagi kursinya. Inilah saat KIH merendahkan hati demi rakyat. Jangan ingin menang-menangan. Jika pada awalnya tak ingin berbagi, maka kini janganlan meminta bagian.

Semestinya, KIH insyaf, jika terjadi kekalahan terus menerus dari kubu KMP, pastilah ada yang keliru dalam pola komunikasi politik KIH. (fs)
[pkspiyungan.org]

pkssiak.org - Sekedar mengingatkan pada sejarah. Jas Merah, kata Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah DPR tahun 2004 dimana Koalisi Kebangsaan yang dimotori PDIP melakukan 'sapu bersih' kuasai pimpinan Komisi DPR. Walau parpol kubu pemerintah (SBY, Koalisi Kerakyatan) melakukan boikot namun pemilihan pimpinan Komisi tetap berjalan... dan yang terpenting saat itu kubu Koalisi Kerakyatan (pemerintahan) tidak membuat DPR tandingan.

Berikut kami kutip berita dokumentasi dari detikcom 28 Oktober 2004.


Koalisi Kebangsaan Kuasai Pimpinan Komisi

Jakarta - Meski tiga kali diboikot lima fraksi pro SBY, rapat penentuan pimpinan komisi berjalan lancar. Koalisi Kebangsaan mendominasi pimpinan komisi DPR. Fraksi Partai Golkar (F-PG) memperoleh 5 ketua dan 8 wakil ketua, F-PDIP mendapat 4 ketua dan 8 wakil ketua. Sedangkan, F-KB meraih 1 ketua dan 9 wakil ketua. Sementara F-PDS dan F-PAN masing-masing dapat dua wakil ketua.

Demikian hasil rapat komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10/2004).

Komisi I (bidang pertahanan, luar negeri dan informasi) diketuai Theo Sambuaga dari F-PG, Wakil Ketua Sidharto Danusubroto dari F-PDIP, Hajriyanto Tohari dari F-PG dan Effendy Choirie dari F-KB.

Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri, otda, aparatur negara dan agraria), Ketua Ferry Mursyidan Baldan dari F-PG, Wakil Ketua Alex Litaay dari F-PDIP, Ida Fauziah dari F-KB dan satu posisi wakil masih dikosongkan.

Komisi III (bidang hukum, UU, HAM dan Keamanan) diketuai Teras Narang dari F-PDIP, Wakil Ketua Akil Mochtar F-PG, Taufikurrahman Saleh dari F-KB dan Yosef Umar Hadi dari F-PDIP.

Komisi IV (bidang pertanian dan perkebunan), Ketua Mindo Sianipar dari F-PDIP, Wakil ketua Fahri Andi Leluasa dari F-PG, Sujud Surojudin dari F-PAN, Arifin Junaedi dari F-KB.

Komisi V (bidang perhubungan dan telekomunikasi), ketua Sofyan Miledari F-PG, Sumaryoto dari F-PDIP, Erman Suparno dari F-KB dan satu wakil masih kosong.

Komisi VI (bidang perdagangan dan industri), diketuai ketua Kofifah Indar Parawangsa dari F-KB, Wakil ketua Ade Komaruddin dari F-PG, Irmadi Lubis dari F-PDIP, Constan M Ponggawa dari F-PDS.

Komisi VII (bidang ESDM, ristek dan lingkungan hidup), ketua Agusman Efendi dari F-PG, Wakil Sony Keraf dari F-PDIP, Alvin Lie dari F-PAN dan Misbah Hidayat dari F-KB.

Komisi VIII rapat ditunda hingga Jumat (29/10/2004).

Komisi IX (bidang kependudukan, kesehatan dan tenaga kerja), diketuai Gunawan Slamet dari F-PDIP, Wakilnya Ripka Tjiptaning dari F-PDIP, Charles J Mesang dari F-PG dan Muhyidin Arubusman dari F-KB.

Komisi X (bidang pendidikan, olah raga, pariwisata,seni budaya), Ketua Heri Akhmadi, Wakil Ketua Soeratal dari F-PDIP, Anwar Arifin dari F-PG dan Masduki Baidlawi dari F-KB.

Komisi XI (bidang keuangan) diketuai Paskah Suzeta dari F-PG, Wakil ketua Max Moein dari F-PDIP dan Ali Masykur Musa dan Norman Siahaan dari F-PDS.

Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan anggota F-PAN yaitu Sujud Surojudin dan Alvin Lie hadir tidak atas nama fraksi tetapi atas nama anggota komisi. Keduanya mencalonkan diri sendiri.

*sumber: http://news.detik.com/read/2004/10/28/182922/232478/10/koalisi-kebangsaan-kuasai-pimpinan-komisi

Pkssiak.org, Pusako-Cukup sudah derita dialamai masyarakat Kecamatan Pusako. Selama ini, sejumlah desa di Kecamatan Pusako mengeluh terhadap Pelayanan listrik, kini masyarakat Kecamatan Pusako kembali mengeluh. Pasalnya sejak beberapa bulan ini tabung gas elpiji 3 Kilo sulit untuk mendapatkannya.

Salah seorang warga Desa Sungai Limau Kecamatan Pusako Imah (25) kepada wartawan mengaku, bahwa dirinya saat ini sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan gas Elpiji 3 kg. "Jika ini terus terjadi kemungkinan kita terpaksa harus ke hutan untuk mencari kayu bakar," kata Imah.

Dia mengatakan, di setiap warung warung pengecer yang ada gas pada kosong. "Dulu di desa kami ini tidak pernah kesulitan mendapatkan gas, tapi kini sangat sulit sekali entah apa masalahnya," katanya.

Untuk itu, ia berharap kepada perusahaan gas elpiji dapat menyediakan gas ke desa. "Meskipun gas tersebut sudah dibatasi, tetapi kan ada cara lain yang diambil oleh perusahaan. Jangan seperti ini, sebentar gas ada, sebentar tidak. Masyarakat juga yang susah," keluhnya. (fandy)

Siaksatu.com

Jakarta (29/10) - Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI telah menggelar empat kali sidang paripurna untuk membahas Alat Kelengkapan Dewan (ADK) DPR RI periode 2014-2019, Rabu (29/10). Dari sebelas komisi yang harus diselesaikan DPR RI, baru sembilan komisi yang telah disepakati. Dua komisi lainnya ditunda, yaitu Komisi V ditunda hingga waktu yang belum ditentukan dan Komisi XI ditunda Kamis 30 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB.

Dari sembilan komisi DPR RI yang telah disepakati, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan lima kadernya masuk dalam jajaran pimpinan komisi. Yakni, Mahfudz Siddiq sebagai Ketua Komisi I, Mustafa Kamal sebagai Wakil Ketua Komisi II, Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua Komisi VII, Ledia Hanifa Amalia sebagai Wakil Ketua Komisi VIII dan Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Komisi X.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, hasil sidang paripurna AKD sudah sesuai dengan tata tertib sidang. "Prosesnya sesuai tatib musyawarah mufakat karena cuma ada satu paket, dan itu disetujui sama semua yang hadir," katanya di komplek Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Terkait lima fraksi yang tidak menyerahkan nama, Fahri mengungkapkan, Pimpinan DPR telah memberikan kesempatan untuk mengajukan susunan anggota di rapat paripurna. "Kalau mau musyawararah, harusnya mereka mendaftar dari kemarin. Kalau mau musyawarah mufakat ajukan nama," ujar legislator PKS asal NTB itu.
Berikut Daftar Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2014-2019:

Komisi I
Ketua : Mahfudz Siddiq (F-PKS)
Wakil :
Hanafi Rais (F-PAN)
Tantowi Yahya (F-GOLKAR)
Asril Tanjung (F-GERINDRA)

Komisi II
Ketua : Rambe Kamarulzaman (F-GOLKAR)
Wakil :
Riza Patria (F-GERINDRA)
Wahidin Halim (F-DEMOKRAT)
Mustafa Kamal (F-PKS)

Komisi III
Ketua : Aziz Syamsuddin (F-GOLKAR)
Wakil :
Desmon J. Mahesa (F-GERINDRA)
Benny K. Harman (F-DEMOKRAT)
Mulfachri Harahap (F-PAN)

Komisi IV
Ketua : Edhy Prabowo (F-GERINDRA)
Wakil :
Titiek Soeharto (F-GOLKAR)
Herman Khaeron (F-DEMOKRAT)
Viva Yoga Mauladi (F-PAN)

Komisi V
Ditunda

Komisi VI
Ketua : Achmad Hafidz Tohir (F-PAN)
Wakil :
Dodi Reza Alex Noerdin (F-GOLKAR)
Heri Gunawan (F-GERINDRA)
Azam Azman Natawijaya (F-DEMOKRAT)

Komisi VII
Ketua : Kardaya Warnika (F-GERINDRA)
Wakil :
Satya Yudha (F-GOLKAR)
Mulyadi ( F-DEMOKRAT)
Tamsil Linrung (F-PKS)

Komisi VIII
Ketua : Saleh Partaonan Daulay (F-PAN)
Wakil :
Deding Ishak (F-GOLKAR)
Sodik Nudjahid (F-GERINDRA)
Ledia H. Amalia (F-PKS)

Komisi IX
Ketua : Dede Yusuf (F-DEMOKRAT)
Wakil :
Syamsul bachri (F-GOLKAR)
Pius Lustrilanang (F-GERINDRA)
Asman Abnur (F-PAN)

Komisi X
Ketua : Teuku Riefky Harsya (F-DEMOKRAT)
Wakil Ketua :
Ridwan Hisyam (F-GOLKAR)
Nur Rozy (F-GERINDRA)
Sohibul Iman (F-PKS)

Komisi XI
Ditunda Kamis, 30 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB


pkssiak.org - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Zulkieflimansyah mendirikan universitas yang berbasis teknologi di kampung halamannya sendiri, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namanya Univeritas Teknologi Sumbawa (UTS)Universitas Teknologi Sumbawa baru berdiri dua tahun lalu tapi mampu mengirimkan delapan mahasiswa-mahasiswinya mengikuti kompetisi bioteknologi tingkat dunia yang akan dilangsungkan di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, Amerika Serikat.

“Tentu dengan ikut kompetisi bioteknologi tingkat dunia menjadi suatu hal yang baru dan sebuah kebanggaan bagi kita, terutama bangsa Indonesia meskipun UTS Sumbawa baru berumur setahun jagung,” kata Rektor UTS Sumbawa, Zulkieflimansyah kepada ANTARA News, Jakarta, Senin.

“Saat ini mahasiswa UTS Sumbawa tidak hanya berasal dari NTB semata, tapi juga berasal dari Sumatera, Jawa, Halmahera, Kalimantan. Mudah-mudahan dimasa yang akan datang, Indonesai Timur jadi Centre of Study, pusat studi tidak lagi berpusat di Jawa. Itu salah satu alasan saya mendirikan UTS Sumbawa,” kata Zulkieflimansyah.

Ia menceritakan, masalah teknologi selama 10 tahun ini sepertinya terabaikan dan hampir tidak  disebut-sebut.

"Yang dikedepankan selalu masalah penegakan hukum, ekonomi. Padahal teknologi adalah elemen kunci untuk kesinambungan pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Inti dari ekonomi itu adalah teknologi dan industri, bukan di keuangan," katanya.

Alasan lain yang menjadikannya untuk mendirikan UTS Sumbawa berbasis teknologi adalah tidak adanya keinginan pemerintah untuk menampung atau memberdayakan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang teknologi saat selesai menjalani pendidikan di luar negeri.

“Kita kasih wadahi dengan menjadi dosen, wakil rektor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka bisa mengoptimalkan kemampuan mereka, jaringan mereka untuk membangun. Dan ini terbukti, salah satu peneliti terbaik Indonesia, Arif Witarto, jadi dekan fakultas bioteknologi UTS Sumbawa,” kata Zul.

Keikutsertaaan mahasiswa UTS ini memang sengaja memilih bioteknologi karena mahasiswa ingin mengangkat potensi yang ada di Sumbawa, yakni Madu Sumbawa. Madu Sumbawa sudah terkenal dan bisa dijadikan sebuah riset dengan mengkombinasikan bakteri E-coli dan terumbu karang. “Ini belum pernah ada dan saya rasa, riset ini satu-satunya di dunia,” kata Zul.[ds]
[pksnongsa.org]