Select Menu

Berita PKS

Nasional

Alam Islami

Palestina

Sejarah

Muslimah

Fiqh Dakwah

Saintek

Video Pilihan


pkssiak.org - Delapan nama calon menteri Jokowi diberi tanda merah oleh KPK dan PPATK. Siapa nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah tersebut?

"Jangan ada media yang sekali-kali menulis, dan menebak-nebak, karena sudah ada yang menulis, dan itu menyangkut nama orang," kata Jokowi saat jumpa pers di halaman Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014), dilansir okezone.

Jokowi juga enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menyebutkan nama-nama tersebut. "Kata siapa, siapa yang ngomong," kata Jokowi menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang delapan nama tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia dr Ali Mahsun meminta KPK mengadili nama-nama calon menteri yang telah ditandai merah tersebut. KPK harus segera memeriksa mereka dan memastikan status hukumnya.

"Hal ini penting agar keadilan juga dirasakan oleh para calon menteri yang berplat merah KPK, karena hukum Indonesia menganut azas praduga tak bersalah," tegas Ali Mahsun, Rabu (22/10/2014), seperti diwartakan beritajatim.com.

Menurut dia, aspek keterbukaan, transparansi, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu dan tidak diskriminatif harus ditunjukkan oleh KPK. Ini adalah keharusan agar tidak menimbulkan polemik dan multitafsir yang dapat memicu ekskalasi dan dinamika politik yang bisa menyebabkan unstabilitas politik nasional.

"KPK harus membuktikan diri sebagai penegak hukum yang independen, bukan alat untuk menyingkirkan para musuh (dalam selimut) penguasa. Dari manapun asal mereka, dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun di luar KIH, harus sama kedudukannya di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda satu dengan lainnya," tukasnya.

Untuk maksud tersebut, PMP Indonesia mendesak KPK segera menyampaikan kepada masyarakat siapa saja calon menteri berplat merah KPK dengan tetap menjaga privasi mereka.

Ali yang juga Ketua Umum DPP APKLI 2011-2016 ini menambahkan, maksud hati mereka ingin menjadi menteri, namun apa boleh buat, sekarang terancam menjadi tersangka kasus korupsi.

"Itulah yang mungkin dirasa para calon menteri berplat merah KPK saat ini. Oleh karena itu, semakin cepat KPK memeriksa dan menetapkan status hukum mereka akan semakin adil bagi semuanya, bagi mereka dan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

"Maksud hati ingin membangun kabinet pemerintahan yang bersih, meminta masukan rekam jejak calon menteri ke KPK, namun apa boleh buat, harus menunda mengumumkan kabinet karena ada yang terindikasi kasus korupsi. Kami mendesak segera diumumkan kabinet 2014-2019 agar roda pemerintahan segera bekerja," pungkasnya.[pkspiyungan.org]

pkssiak.org, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS, Fahri Hamzah menyatakan KMP berniat kembali menyapu bersih semua posisi pimpinan di 11 Komisi DPR dan lima alat kelengkapan dewan.

"Alat kelengkapan dewan itu betul-betul urusannya kami di KMP sebagai kelompok mayoritas," ujar Fahri.

Namun demikian PKS tidak akan mendapat jatah banyak di jabatan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. PKS mendapat jatah yang paling sedikit di antara partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP).

"Yang jelas PKS paling kecil. Kami tahu dirilah. Dibagi proporsional," katanya.

Fahri mengatakan besar kemungkinan PKS akan kembali mengajukan kader-kader yang berpengalaman memimpin komisi dan alat kelengkapan dewan saat DPR periode sebelumnya. PKS ingin kader yang diajukan menjadi calon pimpinan benar-benar profesional.

"Kalau sudah profesional, bertahan dia di situ (jabatan lama). Tapi kalau ada orang baru yang lebih profesional kami pilih orang itu," ujarnya.

Ia melanjutkan, Koalisi Merah Putih (KMP) telah membahas pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Masing-masing partai di KMP telah menyampaikan keinginan mereka untuk duduk di posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tertentu. Namun Fahri tidak merinci di komisi mana saja PKS ingin menjadi pimpinan.

"Kami bicara semua masalah di depan. Misalnya kami ingin di komisi itu, kenapa? karena ada pengalaman di situ. Karena orangnya pengalaman, jadi gampang, nanti kita kordinasi," ujarnmya.

Sampai saat ini DPR belum menetapkan Pimpinan masing-masing Komisi. Namun Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi yang masuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), Selasa (21/10), akhirnya resmi mengetuk palu disahkannya nomenklatur komisi dan AKD DPR.

Penetapan ini dilakukan meski fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mengusulkan nama-nama anggota fraksi mereka yang duduk di komisi dan AKD. Namun, pimpinan sidang memberi catatan bahwa kelima fraksi tersebut sudah masuk dalam penetapan. Sehingga mereka tinggal menyerahkan saja nama-nama anggota mereka ke Setjen DPR RI.

"Paripurna menetapkan nama-nama yang disebutkan tadi (nama-nama anggota dari fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS) dengan catatan fraksi yang belum menyerahkan sudah termasuk yang ditetapkan," kata Taufik sembari mengetuk palu.

Anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Hermna Khaeron, mengatakan setelah penetapan anggota dan nomenklatur komisi dan AKD, maka pimpinan tinggal menjadwalkan pemilihan pimpinan komisi dan AKD sembari menunggu lima fraksi lain menyerahkan nama-nama anggota mereka. Kelima fraksi itu di antaranya PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP.

"Kalau belum lengkap kita belum bisa melakukan apapun. Tapi karena waktu mendesak, saya rasa pimpinan akan segera menetapkan jadwal. Kemungkinan besok atau lusa sudah dijawal penetapan pimpinan," kata Herman. (ROL/jpnn)

pkssiak.org - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menobatkan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi halal di Indonesia.

Diberitakan Hidayatullah, penobatan ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan Indonesia International Halal Expo (INDHEX) di Jakarta International Expo (JIE) Kemayoran, Jakarta, Rabu (22/10/2014) pagi.

Penyerahan plakat penghargaan Provinsi Halal diserahkan oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang diwakili Asisten Kesra Satu Provinsi Jabar.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, ditetapkan Jabar sebagai provinsi halal karena selama ini pemerintah daerah Jabar menggulirkan program-program pengembangan produk halal.

“Di Jawa Barat ada raperda soal halal. Pemprov Jawa Barat juga rutin memberikan pembiayaan sertifikasi halal untuk UKM,” jelas Lukmanul Hakim.

Lukmanul Hakim berharap, langkah Pemprop Jabar ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya.

Menurut data Pemprov Jabar, per Juni 2014 tercatat 1415 perusahaan yang produknya telah tersertifikasi halal.
http://3.bp.blogspot.com/-YuOa_Xakkds/VEhvXq2RqhI/AAAAAAAA1bs/-eCeWQIqbno/s1600/141022221129-980.jpg

pkssiak.org, JAKARTA - Batalnya pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (22/10) kemarin di Pelabuhan Tanjung Priok, disinyalir menghambur-hamburkan biaya ratusan juta rupiah.

"Dana Rp 700 juta bikin panggung dan acara di Pelabuhan, sayang kan?" kata Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi, Kamis (23/10), dilansir ROL.

Ramadhan menilai, pembatalan pengumuman kabinet sebagai indikasi buruk kabinet Jokowi. Ia menyarankan agar Jokowi mengumumkan kabinet di Istana Negara. Sebab terbukti pengumuman di luar istana malah menekan biaya besar.

"Umumkan saja di Istana. Hemat, ringkas, dan berada di area simbol negara," ujarnya.

Ramadhan melihat ada sikap tidak konsisten antara pernyataan dan sikap Jokowi. Menurutnya Jokowi gagal membuktikan upaya membangun negeri dengan hemat dan kerja. "Paradoks. Ironis. Anomali. Ambigu," katanya.

Salah satu contoh sikap menghamburkan uang ialah perayaan pelantikan Jokowi di Monas dan persiapan penetapan kabinet di Tanjung Priok yang batal. "Katanya segera kerja, kerja, kerja. Nyatanya tunda, tunda-tunda," ujar Ramadhan.

Dari informasi yang disampaikan jppn.com, jika jadi diumumkan kabinet malam itu maka Presiden dan Wakil Presiden akan berada di sebuah panggung yang didesain berada di dekat laut, dan menggunakan sebuah kapal pukul 20.00 WIB.

Kedatangan Jokowi-JK akan diiringi dengan sorotan lampu putih berkekuatan 1.200 watt. Jokowi dan JK akan datang bersama para menteri terpilih lalu saat kapalnya bersandar ke daratan, para calon menteri berbaris mendampingi keduanya di panggung. Ketika Jokowi-JK dan para menteri melangkah ke daratan, mereka akan diberikan helm proyek berwarna oranye sekaligus rompi berwarna senada. Sejak sore tadi, sudah ada 33 helm yang disiapkan di meja panitia tersebut.

Tepat di belakang panggung panjang, di mana Jokowi akan mengumumkan kabinetnya, telah bersandar kapal peti kemas. Kapal yang biasa melayani rute impor itu menjadi latar belakang panggung.

Saat Jokowi dan JK mengumumkan nama menteri-menterinya, puluhan lampu sorot aneka warna akan menyorot kapal tersebut. Panggung itu telah dipersiapkan sejak Rabu pagi, bersamaan dengan kedatangan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Adapun alat-alat sound system serta lighting baru masuk ke lokasi, Rabu siang. Sebesar 60.000 watt sound system akan menunjang 52 speaker aktif yang tersambung ke mikrofon Jokowi. Adapun 80.000 watt akan menunjang 30 buah lampu yang akan menyoroti segala aktivitas Presiden. Kini segala persiapan itu tampaknya menjadi sia-sia karena Presiden ke tujuh tersebut membatalkan kedatangan dan jadwalnya.

*foto: Seorang teknisi mempersiapkan tempat Presiden Jokowi yang akan mengumumkan susunan kabinetnya di Terminal Dermaga 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) (sumber foto: ROL)

pkssiak.org - Presiden Joko Widodo hingga kini belum menyampaikan nama-nama menteri. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan Joko Widodo akan komitmen larangan rangkap jabatan pengurus parpol dan menteri.

"Secara prinsip apa yang disampaikan Jokowi sudah menjadi konsumsi publik. Dulu dia menyampaikan harus fokus ke kabinet, tidak rangkap jabatan di parpol, kalau sekarang beliau ngomong apalagi itu pasti bagian yang sudah dicatat oleh publik," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip tribunnews, Selasa (21/10/2014).

Dalam UU Kementerian memang tidak mengatur apakah latar belakang menteri harus dari partai politik atau tidak. Namun, kata Hidayat, publik memahami Jokowi menginginkan orang yang fokus sebagai tugasnya sebagai menteri.

"Apakah beliau nantinya mentoleir pimpinan parpol menjadi bagian dari kabinet nanti akan kita lihat karena kan belum ada pengumumannya. Tapi yang jelas tentu publik menginginkan apa yg dijanjikan Jokowi bisa dilaksanakan," tuturnya.

Hidayat juga mengingatkan janji Jokowi dimana tidak ada transaksi politik dalam penempatan nama-nama menteri yang memimpin kementerian.

"Tidak transaksional, atau menteri yang bermasalah nanti mari kita lihat apa yang akan diumumkan oleh beliau," ungkapnya.[ds/pksnongsa]