Select Menu

Berita PKS

Nasional

Alam Islami

Analisa & Opini

Sejarah

Muslimah

Fiqh Dakwah

Saintek

Video Pilihan


pkssiak.org Program One Day No Rice (ODNR) yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Setelah beberapa perusahaan seperti Medifarma, Bayer, RSUD Kota Depok dan perusahaan lainnya mendeklarasikan dan sudah melaksanakan ODNR, kini RS Puri Cinere turut mendeklarasikan ODNR pada Selasa (19/11).

RS Puri Cinere, Depok, Jawa Barat melakukan deklarasi siap melaksanakan ODNR. Terhitung mulai tanggal 11 November 2014 pelaksanaan ODNR di rumah sakit Puri Cinere dimulai dari jajaran management terlebih dahulu, dan seterusnya akan diteruskan hingga seluruh karyawan. 

"Kami sangat senang dapat mendeklarasikan kesiapan pelaksanaan ODNR di RS Puri Cinere. Semoga pelaksanaan ODNR dapar segera juga dilaksanakan pada seluruh SDM di Rs Puri Cinere yang berjumlah kurang lebih 608 orang. Ini sebagai perwujudan kami untuk mendukung program pemerintah Kota Depok yang dirasakan sangat positif. Semoga melalui penerapan ODNR ini dapat meningkatkan kesehatan dan produktifitas SDM disini, dan dalam rangka menuju Indonesia sehat," tutur Direktur Utama PT Sarana Tata Husada Beni Yusnanto.

Sementara itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesungguhan serta kemauan Rs Puri Cinere melaksanakan ODNR. Selain itu dia juga memberikan selamat atas prestasi yang diraih oelh RS Puri Cinere.

"Selamat juga kepada RS Puri Cinere karena masuk dalam nominasi perusahaan terbaik di Kota Depok dalam memperlakukan pekerja perempuannya sudah cukup baik. Kota Depok juga berhasil masuk menjadi nominasi penerima Penghargaan Parahita eka praya tingkat Nasional untuk memperoleh kategori utama, setelah 2 tahun berturut-turut berhasil memperoleh kategori madya. Semoga masih dalam suasana spirit kepahlawanan, deklarasi yang dilakukan ini, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi produktifitas dan kesehatan sdm di rumah sakit Puri Cinere," papar Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dalam kesempatan ini Nur Mahmudi juga menjelaskan manfaat dan peran penting melaksanakan ODNR, selain untuk menghindari resiko diabetes juga menghidupkan kembali daerah penghasil bahan pangan lokal non beras, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.

Dia juga berharap agar Rs Puri Cinere juga membina dan mendampingi masyarakat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahwa sumber karbohidrat tidak hanya beras dan terigu, serta betapa banyak manfaat jika kita melaksanakan ODNR.

Sementara itu, Dirut Rs Puri Cinere Judiwan D Maswan berharap target pelaksanaan ODNR diikuti seluruh SDM di RS ini dapat tercapai. "Dalam rangka melaksanakan cara bijak untuk hidup sehat dan meningkatkan produktifitas,” ujarnya.

Deklarasi yang dilakukan di lantai 5 aula Gedung Rs Puri Cinere ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Depok Ety Suryahati, Sekcam Cinere, Kadisnakersos Kota Depok Diah Sadiah, Kadinkes Kota Depok dr. Lis Karnawati, Kepala BPMK Kota Depok, dan Jajaran Management Rs Puri Cinere.[ds]
[pksnongsa.org]

pkssiak.org - Minimal ada 11 dampak langsung kenaikan Harga BBM:

1. Naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok dan berbagai bahan kebutuhan lainnya.
2. Naiknya ongkos transportasi (kendaraan pribadi)
3. Naiknya harga suku cadang
4. Naiknya tarif angkutan umum
5. Naiknya jumlah orang miskin
6. Naiknya jumlah anak putus sekolah
7. Turunnya daya beli masyarakat
8. Turunnya pemenuhan gizi masyarakat
9. Bertambahnya jumlah anak rawan gizi
10. Bertambahnya jumlah UKM yang gulung tikar
11. Bertambahnya jumlah orang yang stress
[pkspiyungan.org]

pkssiak.org - Walikota Surabaya Tri Rismaharini memang aktif dan peduli dengan kesejahteraan anak-anak.

Risma tak hanya membangun taman-taman kota, tetapi juga melengkapinya dengan fasilitas olahraga seperti futsal. Harapannya, fasilitas ini membuat anak-anak terus bisa beraktivitas positif.

Risma juga tengah mengembangkan ‘Kampung Belajar’. “Ada kampung yang lagi saya kembangkan itu namanya, ‘Kampung Belajar’. Jadi, kalau lagi jam belajar, tidak boleh ada TV nyala,” tutur Risma.

Mengapa hal itu ia lakukan?

“Karena pertanyaan yang paling susah nanti kalau saya ketemu malaikat, ‘Kamu punya anak-anak kok nakal Risma?’,” sebut Risma lugas.

Kampung Belajar akan melengkapi kampung-kampung bertema lain yang sudah ada lebih dulu di Surabaya, Jawa Timur. Di antara kampung-kampung itu antara lain ada Kampung Bebas Rokok.

Risma bertutur, di Kampung Bebas Rokok, setiap orang yang mau merokok harus keluar kampung terlebih dahulu. “Jadi di gapura luar kampung itu ada tempat buang puntung rokok. Kalau bapak-bapaknya mau ngerokok, di situ,” terang Risma, disambut tawa peserta Raker.

Selain membangun Kampung Belajar, kepedulian Risma terhadap pendidikan anak juga tidak main-main. Kepada lurah dan camat, dia menegaskan jangan sampai ada anak putus sekolah. Kalau ketemu anak putus sekolah, maka lurah dan camat harus segera melaporkannya kepada Risma.

Pola penanganan serupa juga terjadi ketika ada orang sakit tak bisa berobat maupun saat ada orang miskin kelaparan. “Saya tiga tahun ini tidak pernah rapat. Saya cuma bilang ke Kepala Dinas, Camat, Lurah, cari anak yang putus sekolah, cari yang tidak bisa makan, cari yang sakit tidak bisa berobat,” ujar Risma.

Risma pun melanjutkan, “Nanti kalau saya mati, di Padang Mahsyar saya ditanya malaikat, ‘Risma bagaimana itu ada warga kamu yang kelaparan?’ Saya ngomong sama Malaikat, ‘Malaikat saya sudah sampaikan ke Camat sama Lurah.”(fimadani)
HM Prasetyo - Foto: partainasdem.org
pkssiak.org - Jokowi kembali membuat blunder. Keputusan Jokowi mengangkat seorang politisi dari partai Nasdem untuk menjadi Jaksa Agung menimbulkan reaksi keras publik.

Salah satu pihak yang mengkritisi kebijakan Jokowi adalah politisi Said Didu. Didu, yang selama ini dikenal mendukung Jokowi, termasuk dalam keputusannya menaikkan harga BBM,  tak mampu lagi menahan rasa kecewa.

"Izinkan saya menunda kepercayaan saya terkait pengangkatan penegak hukum dari parpol. Itu saja", tegas Said Didu singkat melalui akun twitternya.

Didu kemudian menanggapi pemberitaan portal berita online berjudul "HM Prasetyo : Saya Jamin Integritas dan Independensi", dengan sebuah kalimat singkat sarat makna.

"Izinkan saya menunggu bukti ya Pak", demikian tulis Didu menanggapi pernyataan Jaksa Agung baru HM Prasetyo.

Pernyataan Said Didu tak berlebihan. Penunjukan HM Prasetyo sebagai jaksa agung, patut diduga sebagai bentuk tekanan dari partai Nasdem, sebagai partai pendukung pemerintah.

Tak hanya Said Didu, Sosiolog UI Thamrin Tomagola mengatakan, jaksa agung sebaiknya tak memiliki relasi dengan parpol.

"Itu berita buruk bagi penegakan hukum", demikian ungkap Thamrin dalam diskusi berjudul 'Jaksa Agung yang Ideal' di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.

Jika demikian tak berdayanya Jokowi, impian publik akan tegaknya hukum secara adil dan proporsional hanya sebatas angan saja. (fs/pkspiyungan.org)

pkssiak.org Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) digaungkan sejumlah elemen,  pasca pengumuman kenaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (17/11) malam. 

Di Bangkalan madura, gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia (GMNI) melakukan aksi jalan mundur dengan bertelanjang dada sebagai bentuk penolakan keputusan pemerintah itu.

Dalam aksinya itu, para aktivis GMNI ini menentang keputusan jokowi dan menuntut agar presiden membatalkan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi itu, yang mereka nilai memberatkan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahasiswa berharap, ada opsi lain yang ditempuh pemerintah. 

“Apa yang dilakukan Jokowi bukanlah keputusan yang tepat, kenaikan harga BBM kali ini dilakukan Jokowi saat harga minyak dunia sedang turun,” terang Divo, salah seorang korlap aksi tersebut, Selasa (18/11).

Kendati banyak diangap sebagai kelompok yang satu ideologi dengan partai pengusung Jokowi, anak-anak mahasiswa ini tetap menolak keputusan Presiden Jokowi. Mahasiswa menganggap bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah sikap yang bertolak belakang dengan nilai-nilai trisakti yang digaungkan Jokowi sejak pelantikan dirinya sebagai presiden.

“Langkah Jokowi menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap kaum Marhaenis. Mengapa pemerintah begitu saja menaikkan harga sementara masih banyak opsi lain yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran selain menaikkan harga BBM, semisal dengan melakukan nasionalisasi ladang minyak yang sejauh ini masih dikuasai corporate asing,” papar pria asal Sumenep ini.

Atas hal tersebut para aktivis GMNI ini meminta agar pemerintah membatalkan keputusan menaikkan harga BBM tersebut, yang dianggap menguntungkan mafia migas dan menyengsarakan rakyat. (*/jos)

Caption foto: aksi aktivis GMNI menolak keputusan jokowi menaikkan harga BBM (Agus Josiandi)
[pksnongsa]