Select Menu

SaintekSIROH

PKS BERKHITMAT

BERITA SIAK

FIQIH

SIROH

Kesehatan

Saintek

Video Pilihan

PKS SIAK, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) DKI Jakarta 2017 putaran ke dua, tinggal menunggu waktu. Berbagai kecuranganpun mulai terjadi ditengah masyarakat. Hal ini membuat para Kader Pandu Keadilan PKS dari berbagai wilayah ikut datang ke Jakarta dan mengamankan Pemilihan Langsung pada 19 April mendatang.

Salah satu wilayah yang ikut serta dalam pengawalan PILKADA DKI 2017 ini adalah Pandu Keadilan PKS dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogya. Menurut ketua DPP PKS Wilda Jatijaya (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogya) mereka siap melakukan pengawalan untuk kemenangan Anies-Sandi di Jakarta.

"Melihat kondisi terakhir di lapangan, beredarnya sembako dan uang mendorong kami untuk tidak tinggal diam, harus ikut serta dalam memberikan kontribusi yang berarti untuk kemenangan pasangan No 3 Anis-Sandi. Mereka akan tetap di sini sampai suasana dinyatakan aman," jelas Sigit.

Menurut Sigit, kondisi Jakarta dimasa tenang ini tidak luput dari kecurangan. Hal ini, semakin mendorong para Kader Pandu Keadilan untuk turun langsung ke seluruh kecamatan di Jakarta.

"Di masa tenang ini, kami menyebar 333 Kepanduan PKS di seluruh kecamatan di DKI Jakarta," lanjut Sigit.

Sigit juga menambahkan, bahwa kebanyakan dari warga Jakarta menginginkan adanya pempimpin baru untuk Jakarta. Sehingga, dia optimis bahwa Anies-Sandi akan memenangkan PILKADA putaran ke dua ini.

"Kami melihat sinyal kemengangan sangat jelas, aura masyarakat Jakarta akan memberikan suara ke pasangan no 3 Anis-Sandi," tutupnya.

Sumber: pks.id

PKS SIAK- Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang diusung oleh PKS dan Gerindra,  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjawab keluhan pengusaha Mikro Kecil Menengah soal permodalan dengan program OK OCE. Pada program OK OCE, kredit khusus akan diberikan kepada kaum perempuan tanpa jaminan.

"Saya mengerti masalah UMKM pada modal. Program OK OCE memberi kredit khusus tanpa jaminan," kata Sandiaga di Acara Debat Pamungkas Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4).

Hal tersebut dikatakan Sandiaga menjawab pertanyaan dari Komunitas UMKM, Hermawati Setyorini yang mengeluhkan mengenai modal bagi pengusaha UMKM.

Sandiaga menambahkan selain memberi kredit khusus, OK OCE juga akan memberi pendampingan kepada para pengusaha kecil menengah.

"OK OCE juga akan menjawab mengenai masalah lahan dan pemasaran. Ini menjadi solusi bagi pengusaha kecil dan menengah," ujar Sandiaga.

Sandiaga menambahkan, saat ini sudah terdata 12.000 peserta OK OCE. Program OK OCE yang telah terealisasi adalah OK OCE Mart di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sumber: pks.id

PKS SIAK, SIAK – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) M. Jusuf Kalla menghadiri acara Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Kabupaten Siak, Jumat (22/7/16). Wapres membawa 5 Menteri di Kabinet Indonesia Kerja, Menteri Dalam Negeri Ttahjo Komulo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agama, Menteri Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi, Menteri Pendidikan disambut dengan pencak silat dan kompang mengiringi orang nomor Dua di Republik Indonesia dan rombongan masuk di tempat acara.

Didalam ruangan, sebelum acara dimulai. JK disambut langsung dengan tari persembahan, dilanjutkan dengan persembahan dari para siswa yang SLTA yang membawa lagu daerah 34 Propinsi se-Indonesia.

Tampak hadir, para Gubernur dan Wali kota/Bupati yang menerima penghargaan dari Wapres, Pejabat Negara, Gubernur Riau, Forkompimda Riau, Bupati Siak H Syamsuar, Wakil Bupati Siak H Alfedri, Forkompimda Siak dan para tamu undangan lainnya.
Jusuf Kalla memberikan penghargaan Kalpataru, Nirwasita Tantra, Adipura Paripurna, Buwana dan Kirana serta Adiwiyata Mandiri sebagai wujud apresiasi kepada para pejuang lingkungan, pimpinan daerah yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan di daerah, serta sekolah/guru peduli lingkungan. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Istana Siak Sri Indrapura Provinsi Riau. (Info Siak.com)

PKS SIAK, Jakarta - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menjelaskan bahwa seorang kader PKS tidak boleh merasa dirinya yang paling baik. Kader PKS harus bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk berkhidmat untuk rakyat.

"Jangan kita berpikir nikmat dakwah ini milik kita saja. Sekian miliar manusia beriman tapi Allah berikan kenikmatan dalam barisan dakwah salah satunya ke kita. Tapi tidak boleh kita merasa kita yang terbaik, kita yang sudah berkontribusi, bahwa saya yang paling baik, saya yang menjadikannya baik. Pikiran itulah awal dari kehancuran orang itu sendiri," ungkapnya saat memberikan tausyiah kepada ratusan kader PKS se Banten, Jakarta, Jawa Barat (Banjabar), Kamis lalu (22/7/2016).

Salim menegaskan bahwa kehebatan-kehebatan yang mungkin dilakukan bukanlah dari individu melainkan datang dari Allah swt. Maka kader PKS semestinya harus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang lain.

"Yang membuat seseorang itu membawa hidayah bukan kehebatan dia tapi Allah yang bukakan hati si fulan. Tidak boleh klaim kita yang paling bagus. Banyak yang di luar sana berbuat banyak kebaikan juga. Mari bangkitkan semangat, jangan kalah kebaikannya sama yang lain," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Habib Salim ini juga mengingatkan bahwa PKS berdiri bukanlah mencari kursi (jabatan, red), melainkan mencari ridho Allah.

"Ketika kita proklamirkan bahwa kita PKS, bukan mau cari kursi. Tapi ini dakwah, mencari keridhoan Allah dengan berkhidmat untuk rakyat. Semua kita tahu partai harus berkuasa, harus menang. Tapi niat yang pertama itu harus diwujudkan, karena mencintai islam," tuturnya.

Menutup sambutannya, Salim juga mengimbau kepada seluruh kader untuk kembali membersihkan niat dan amal agar Allah mau memberikan keberkahan kepada barisan dakwah PKS.

"Kalau keberkahan itu muncul, semuanya berasa nikmat. Allah berikan ini pada generasi awal. Allah berikan juga pada mereka yang hatinya benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Bersihkan hati, mari tumbuhkan cinta kepada saudara, saling mendoakan. Cinta kepada mereka yang susah. Selalu berbuat dari apa yang kita miliki untuk rakyat," pungkasnya.

Sumber: pks.or.id

PKS SIAK, Jakarta (19/7) – Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menilai formula skema Dana Desa belum mencerminkan keadilan. Sebab, efek dari adanya PP Nomor 22 Tahun 2015 yang membagi alokasi 90 berbanding 10, menyebabkan besaran dana antar desa menjadi sangat timpang.

“Di Sumatera Barat, misalnya, satu Desa atau Nagari memiliki luas wilayah sebesar 5-10 kali desa di provinsi lain. Konsekuensinya, Dana Desa untuk Sumatera Barat yang berjumlah penduduk 5,6 juta jiwa mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil dibanding dengan provinsi Bengkulu yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya hanya sekitar 2 juta jiwa,” jelas Refrizal di Kompleks Parlemen ,Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Formulasi alokasi dana desa saat ini merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2015 dimana diatur alokasi 90% total dana desa dibagi secara rata keseluruh desa sedangkan 10% lainnya dibagi berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Seharusnya, menurut Refrizal, Dana Desa untuk beberapa daerah menggunakan formulasi khusus dalam menentukan besarannya. Sehingga, tujuan dari adanya alokasi dana desa menjadi tepat sasaran.

“Jangan menyamakan aturan yang sama untuk satu daerah dengan daerah lain. Terkadang suatu aturan cocok digunakan untuk satu daerah tetapi tidak pas diterapkan di daerah lain,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Selain itu, menurut Refrizal, idealnya skema alokasi Dana Desa memerhatikan ketentuan spesifik kewilayahan dan juga kearifan lokal suatu daerah.

“Kementerian Keuangan saat ini mengklaim, skema 90 persen : 10 persen yang digunakan saat ini merupakan opsi terbaik di mana rasio perbedaan antara dana desa tertinggi dan terendah yang paling kecil,” tambah Refrizal.

Oleh karena itu, skema baru alokasi Dana Desa harus menampung aspirasi dari seluruh stakeholder. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat segera membuat aturan baru yang lebih representatif dalam menentukan alokasi dana desa.

“Diharapkan dengan adanya skema baru, distribusi dana desa dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dimasing-masing desa,” pinta Refrizal

Diketahui, sebagai konsekuensi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sejak 2015 pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke seluruh Indonesia. Di tahun 2016, pemerintah menaikkan jumlah dana desa menjadi Rp 47 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp 28,7 Triliun di tahun 2015. Dengan besaran alokasi sebesar Rp 47 Triliun, diproyeksikan masing-masing desa pada tahun 2016 akan mendapat alokasi sebesar Rp 500 juta.***