PKS: Dorong Transportasi Massal untuk Mengurangi Subsidi BBM

JAKARTA – Pemerintah terlalu lamban membangun dan mengembangkan transportasi massal seperti jaringan kereta api baru, monorel dan mass rapid transport (MRT) untuk mengurangi kemacetan. Inilah yang memicu tingginya alokasi dana subsidi BBM karena masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan layanan transportasi massal masih buruk dan terbatas.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia menanggapi keinginan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak. Harus diakui, kenaikan subsidi BBM ini menyebabkan anggaran fiskal membengkak dan menyebabkan defisit neraca perdagangan, namun tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Semua itu akibat strategi yang salah dalam hal kebijakan transportasi,” tegas Yudi.

Lebih lanjut, jata Yudi, seandainya pemerintah berani jor-joran untuk menginvestasikan dana APBN untuk membangun infrastruktur dan layan transportasi massal yang aman, nyaman, manusiawi, terjangkau dan integratif, pemerintah nggak perlu teriak-teriak soal subsidi BBM yang terus membengkak.

“Keinginan kita semua adalah perbaikan infrastruktur transportasi massal. Kami selalu dorong pembangunan transportasi massal seperti jaringan kereta api baru maupun MRT. Ini tentu saja akan menghemat subsidi BBM karena rakyat lebih menyukai transportasi massal ketimbang terjebak dalam kemacetan,” kata Yudi di Jakarta, Sabtu (30/3).

Meski telat, Yudi mengapresiasi keputusan pemerintah yang memutuskan beban pembiayaan MRT yang ditanggung pemerintah pusat sebesar 49 persen dan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen. Awalnya, komposisi pembiayaan pembangunan infrastruktur mass rapid transit (MRT) adalah 42:58, yakni 42 persen biaya ditanggung pemerintah pusat, sedangkan 58 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI.

Dengan komposisi baru itu, beban Pemprov DKI Jakarta sedikit berkurang meski tetap lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, komposisi yang diusulkan Jokowi adalah 60 persen pusat dan 40 persen DKI Jakarta.

“Infrastruktur Indonesia ini masih rendah, sehingga akan kami dukung proyek-proyek infrastruktur lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” tambahnya.

Seperti diketahui, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun yang merupakan komponen subsidi.

Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu. Dengan pembangunan transportasi massal tersebut diharapkan dapat mengurangi subsidi BBM yang terus membengkak.