Klarifikasi Penyegelan Mobil Partai dan Kader PKS | Video + Transkrip

Foto salah satu mobil operasional DPP PKS yang disita oleh KPK
(bukan mobil LHI). Tampak ban mobil dikempesi.

pkssiak.org - Teman-teman sekalian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, saya selaku kuasa hukum dari Pak Luthfi Hasan Ishaq menyampaikan bahwa tidak ada petugas yang kemudian datang kesini kekantor DPP PKS sebagai petugas KPK dengan membawa surat resmi. Jadi kedatangan yang mengaku sebagai petugas KPK tidak dengan surat sebagaimana yang diatur oleh prosedur hukum yang sebenarnya, itu yang pertama.

Yang kedua bahwa kenapa kemudian dilingkungan DPP PKS oleh teman-teman security melakukan pengamanan yang ketat karena ada pengejaran dan tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh aparat KPK yang datang semalam berjumlah 8 orang yang kemudian menyatakan akan menyegel semua kendaraan yang ada di DPP PKS itu, artinya tindakan abuse, tindakan penyimpangan, kesewenangan, arogansi yang ditunjukkan oleh KPK bahwa saya harus katakan dalam proses pemberantasan korupsi penegakan hukum di Indonesia adalah dengan cara yang waras, yang wajar bukan dengan sembrono dengan ngawur dan tindakan kesewenang-wenangan. Kami menolak cara-cara itu jangan sampai kemudian upaya penegakan hukum tapi mengabaikan prosedur dan tata cara hokum yang benar.

Yang ketiga bahwa betul ada aset atas nama Ust. lutfi Hasan Ishaq tapi yang ada di DPP PKS atas nama beliau hanya ada dua yaitu Mazda CX9 dan Pajero Sport diluar itu yang saat ini telah diKPK line empat mobil diantaranya yaitu Proton Epsora kemudian Brandis Fortuner dan satu lagi Navara adalah mobil milik inventaris DPP PKS dan kader PKS. Karenanya semalam setelah ada KPK line yang dipasang oleh petugas yang mengaku dari KPK diantara pengurus dan kader-kader PKS menyatakan keberatan dan mereka bahkan ingin membawa kendaraan mereka masing-masing pulang kerumah atau ketempat mereka beraktifitas. Namun atas dasar pertimbangan dan kemudian mereka datang minta pendapat kepada saya.
Saya katakan bahwa Police line, KPK line adalah bentuk dari cara agar tidak boleh bergerak barang-barang tersebut dalam upaya untuk kepentingan hukum dan karenanya harus bersabar agar kita juga meminta teman-teman KPK mulai komisioner sampai dengan aparat yang bertugas dilapangan melakukan tindakan hukum yang benar.

Ada apa ?, kenapa kasus korupsi harus dibuat menjadi delik politik ?, kenapa kemudian upaya politik kemudian dibawa ranah hukum ?, semua menjadi terbalik dan menjadi jungkir balik oleh kerja KPK yang sewenang-wenang !. Terima Kasih.