PKS Melawan 'Abuse of Power'

Add caption

pkssiak.org - Menanggapi berbagai pemberitaan menarik seputar pembuktian kasus tangkap tangan LHI oleh KPK yang kini bergulir menjadi kasus pencucian uang penulis semakin meyakini bahwa KPK memang benar adanya adalah sebuah lembaga "super body" sebagaimana pernah disinggung Fahri Hamzah, legislator dari PKS.

Lembaga "super body" KPK akhirnya menunjukkan jadi dirinya sebagai lembaga yang sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaanya. KPK melakukan upaya eksekusi penyitaan tanpa perlu menggunakan surat penyitaan. Ini sah disebut sebagai penyahgunaan kekuasaan atau 'abuse of power'.

Benarlah adagium Lord Acton yang mengatakan bahwa "The power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". Kekuasaan memang cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak cenderung menyalahgunakan kekuasaan secara mutlak pula.

KPK sebagai lembaga 'super body' dengan kekuasaan mutlaknya benar-benar telah menggunakan kekuasaan mutlaknya dalam menciptakan stereotip kuruptor kepada LHI dengan menggunakan logika hukum yang tidak mudah untuk dibantah dan dipatahkan begitu saja. Jadi ikuti saja logika hukum yang dikonstruksikan KPK ini hingga mereka menuntaskan pekerjaannya.

Sebagai kader PKS kita hanya bisa terus-menerus mengikuti perkembangan kasus LHI dari lensa kaca televisi atau melalui pemberitaan berbagai media. Akhirnya, berdasarkan rangkumana dari berbagai peristiwa dapat disimpulkan bahwa KPK bukanlah lembaga 'malaikat' yang bebas dari kesalahan dan kekeliruan.

Paling tidak, ada beberapa  indikasi yang dapat menunjukkan bukti bahwa lembaga KPK bukanlah lembaga 'malaikat'. Pertama, KPK telah bersikap tidak profesional dalam menangani kasus LHI dari delik tangkap tangan upaya penyuapan oleh Ahmad Fathanah (AF) menjadi delik kasus pencucian uang. Ini seharusnya tidak boleh terjadi menurut logika hukum.

Kedua, KPK telah bersikap tidak profesional ketika membiarkan orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus Anas Urbaningrum dan proyek Hambalang masih terus bebas di luar tahanan KPK. Inilah yang sangat disesalkan para kader PKS di seluruh dunia. KPK telah melakukan eksekusi dengan cara diskriminatif.

Ketiga, KPK telah menunjukkan 'seolah-olah' mencari-cari kesalahan LHI dengan menduga-duga banyaknya aset pencucian uang yang dimiliki LHI, termasuk memiliki sebuah boks penyimpanan di Bank Mandiri yang ternyata kosong tidak ada isinya kecuali kardus sepatu dan kertas tak bernilai lainnya.

Keempat, KPK telah dengan sengaja menenggelamkan kasus Bank Century telah merugikan negara dengan jumlah teriliuanan rupiah. KPK tidak sungguh-sungguh menangani kasus Century, tetapi serius menggarap kasus LHI yang memang berdaya ledak tinggi itu. Inikah cara kerja KPK yang kita harapkan? Tentukan bukan.

Kelima, pembocoran kasus sprindik yang menyatakan Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam skandal kasus proyek Hambalang oleh Ketua KPK Abraham Samad adalah tindakan tidak profesional. Vonis yang dijatuhkan sebatas pelanggaran etika dirasakan sangat tidak berkeadilan dan tidak sesuai bagi pejabat lembaga 'super body' sekelas KPK. Sebab kesalahan serupa di negara lain dapat berakibat pada pengunduran diri secara suka rela karena telah gagal mengemban amanah jabatannya dengan baik dan sangat mungkin untuk dikriminalkan.

Kesimpulannya, bahwa kekuasaan yang mutlak dapat berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan yang multak pula.

Kepada para kader PKS di seluruh dunia dihimbau untuk terus mengokohkan barisannya dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dari-Nya kekuasaan itu datang dan dari-Nya pula kekuasaan itu dicabut tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu.

"Wala tahinu wala tahzanu waantumul a'alauna inkuntum mu'minin". Dan janganlah kamu merasa takut dan bersedih jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Maka, iman adalah kata kunci perjuangan ini. Kerikil-kerikil di jalanan pasti dan harus dilalui dengan iman.

Oleh: Abi Fahmi Azizi - Taiwan

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App