Aktivis Reformasi 98 Sepakat Tolak Kenaikan BBM

pkssiak.org - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesungguhnya akan merugikan perekonomian nasional, karena antara lain sangat berpotensi meningkatkan jumlah rakyat miskin yang mendekati 13% atau akan ada penambahan jumlah rakyat miskin antara 4 sampai 5 juta.

Menurut salah satu perwakilan aktivis 98 Ubedilah Badrun, kebijakan kompensasi kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas naikknya harga BBM, juga dinilai tidak akan memberi efek positif bagi penderitaan rakyat.

Selain menurutnya secara sistemik akan menambah hutang negara sehingga total hutang RI bisa mencapai hampir Rp 2.200 triliun.

Kata Ubedilah, BLSM juga akan membebani anggaran dimasa yang akan datang, serta tidak mendidik rakyat sekaligus juga tidak mampu mengatasi dampak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Lebih jauh Ubedilah menjelaskan, pemerintah tahun 2013 sebagaimana diakui Bappenas dan Kemenkeu juga tidak bisa memenuhi target penerimaan negara.

Misalnya, di sektor pajak pada kuartal 1 2013 hanya mencapai 8% dan sektor lainnya sehingga pemerintah melakukan pemotongan belanja sampai mengurangai subsidi BBM. Meski itu dilakukan ternyata defisit anggaran tahun 2013 ini semakin membesar, solusi versi pemerintah akan menarik hutang.

"Ini artinya pemerintah gagal memenuhi target penerimaan, atau malas tetapi senang berhutang, dan hutang tersebut harus dipikul rakyat yang hidup dalam kemiskinan," tegas Ubedillah di gedung DPR/MPR Senayan, Kamis (13/06/2013).

Selain itu Ubedillah melihat, pada saat yang bersamaan dengan menaikkan harga BBM subsidi menjelang Pemilu 2014 telah menunjukkan bahwa keputusan tersebut sangat bermotif politik, terlebih ditambah dengan menggelontorkan uang dengan program BLSM.

Sehingga lanjutnya, hal itu sangat mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan pemerintah sebelum Pemilu 2009, dengan menanikkan BBM pada 24 Mei 2009 sebesar Rp 6.000/liter, lalu pada 1 Desember 2008 diturunkan menjadi Rp 5.500/liter, lalu tanggal 15 Desember 2008 diturunkan lagi menjadi Rp 5.000/liter, dan terakhir pada 15 Januari 2009 (persis 3 bulan sebelum Pemilu 2009) harga BBM diturunkan lagi menjadi Rp 4.500/liter.

"Sehingga rezim berkuasa mendapat dua keuntungan politik pencitraan dengan BLT dan penurunan harga BBM. Menurut kami ini skenario busuk rezim yang haus kekuasaan," tutup Ubedillah menegaskan.[centroone]