"Ini pula yang pada akhirnya memunculkan kemarahan para TKI," kata Anggota Komisi IX dari PKS Indra, di DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Dia melanjutkan, perlu ada evaluasi secara menyeluruh, baik dari pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmingrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Jangan kambing hitamkan provokator, tapi lakukan pembenahan kedalam & pembenahan pelayanan. Karena rasanya tidak mungkin para TKI akan melakukan perusakan atau kerusuhan apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik," katanya.
Indra menambahkan, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak memposisikan para TKI sebagai warganegara kelas dua. Sebab, lanjut Indra, Mereka sama dengan kita yang ada di tanah air dan bahkan pada mereka disematkan dengan sebutan pahlawan devisa negara.
"Oleh karena itu negara harus memberikan pelayanan yang baik bagi setiap warga negara, dimanapun mereka berada," jelas Indra.
Kemenakertrans & BNP2TKI hrs menjadikan kejadian sebagai persoalan yang sangat serius. Kemenakertrans & BNP2TKI harus memastikan para TKI mendapatkan pelayanan optimal dlm mengurus berkas imigrasi yang dibutuhkan dan segala sesuatunya yang mereka butuhkan.[okezone]
