pkssiak.org - Kepala Desa Cermo, Boyolali, Suranto menolak bertanggungjawab atas penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang disinyalir bakal tak tepat sasaran.

Suranto menilai pembagian BLSM akan semakin memanaskan kondisi masyarakat di desanya. Dia meyakini penyaluran BLSM kali ini lagi-lagi tak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

“Dulu saat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) tak tepak sasaran, datanya karut-marut. Kali ini, pasti salah sasaran juga, yang punya sapi dapat, tapi janda-janda tua malah enggak dapat,” ucap dia saat dijumpai wartawan di Gedung DPRD Boyolali, Jumat [28/6/2013].

Hingga saat ini, Suranto mengaku belum menerima informasi tentang daftar penerima BLSM di wilayahnya. Sementara, sebagian warga telah

 

mencemaskan penerimaan bantuan yang diklaim pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu. “Sejak awal, pemerintah tidak pernah koordinasi dengan kami, tiba-tiba sudah ada daftar penerima dan langsung disalurkan. Kalau ada yang tidak terima kades yang diprotes, makanya saya pilih menolak adanya BLSM,” imbuh dia.

Suranto mengatakan telah mengajukan penolakan itu ke kantor Kecamatan Sambi. Dia juga mengklaim telah menjalin komunikasi dengan beberapa kades lainnya untuk menolak penyaluran BLSM.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPRD Boyolali, Dwi Adi Agung Nugroho, mengaku sepakat dengan penolakan yang diajukan kades. Menurutnya, pemberian BLSM tidak akan meringankan beban masyarakat akibat imbas kenaikan harga BBM.
“Apalagi kalau sampai sasaran, jelas saya juga enggak setuju. Lebih baik enggak ada BLSM saja, hanya menghambur-hamburkan uang tapi tidak member solusi,” tutup dia.[solopos]