pkssiak.org - Meskipun sudah diperolok – olok oleh petinggi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dengan cara menolak kenaikan BBM dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), namun SBY nampaknya belum berani secara tegas mengeluarkan PKS dari Setgab Koalisi.
Sebagaimana telah menjadi karakter SBY, anggota Setgab Koalisi dibiarkan berkelahi dan saling memaki di media masa. Maka publik menyaksikan sejumlah sumpah serapah dimuntahkan petinggi PD (Partai Demokrat) kepada petinggi PKS.
Kata – kata kasar dan tidak etis dikeluarkan dengan santai oleh Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Assegaf yang notabene adalah seorang perempuan muslim, berduet dengan Ruhut Sitompul yang sudah terkenal di publik sebagai politisi yang suka ngomong kasar.
Namun demikian, petinggi PKS melalui duet “libero”nya (penyerang tengah) Fahri Hamzah dan Andi Rahmat bersikukuh mengatakan, PKS tidak berkoalisi dengan Demokrat, tapi dengan presiden terpilih SBY. “Apa urusannya dengan Demokrat”, ujar Andi Rahmat.
Sementara itu Fahri Hamzah mempertanyakan manuver Partai Golkar yang ikut – ikut menghujat PKS. ”Golkar itu siapa sih. Mereka itu kan tidak ikut berkeringat mengusung SBY pada Pilpres 2009?”.
Sebagaimana diketahui pada Pilpres 2009, Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Hanura yang mendukung CPRES JK (Jusuf Kalla) – Cawapres Wiranto.
Konflik antara anggota Setgab Koalisi dengan PKS sudah berlangsung hampir enam bulan lamanya, terhitung sejak mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) ditangkap KPK pada akhir Januari 2013 yang lalu, bersama Sesprinya Ahmad Fathonah.
Konflik itu dipicu oleh aksi PKS yang terang – terangan menolak kebijakan kenaikan BBM dan pemberian BLSM kepada masyarakat miskin. Penolakan itu oleh PKS disertai dengan berbagai argumentasi. Baik politis maupun ilmiah.
Selain berorasi di media, PKS juga secara terang – terangan memasang ratusan spanduk penolakan, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah Bahkan pada hari Rabu (12/06) PKS menurunkan kadernya k.l. 1000 orang berunjukrasa di bundaran H.I menolak kedua bentuk kebijakan pemerintah tersebut
Lantas, apa kata SBY? Seperti biasa dia tetap diam saja. Namun bantahan – bantahan terus dilancarkan melalui kader Demokrat dan beberapa pembantu presiden di Kabinet maupun yang di Istana. Pendek kata PKS dikeroyok oleh pendukung SBY.
Sementara itu, sejumlah pengamat menengarai, bentuk komunikasi ala SBY yang mengambil bentuk berdiam diri ini, sengaja dilakukan oleh SBY untuk memancing simpati masyarakat dengan menuduh PKS tidak pro rakyat. Dengan cara seperti ini SBY berharap masyarakat bersimpati kepada SBY karena dirinya “seolah – olah” telah didzolimi oleh PKS.
Berita tentang didepaknya PKS dari Setgab Koalisi hanya tersiar dalam bentuk info lisan dari orang Istana, kata Fahri Hamzah kepada media di Gedung DPR Senayan, Rabu (12/06).
Pada saat acara rapat Kabinet di Istana membahas masaalah ekonomi , Rabu (12/06), tiga menteri dari PKS tidak hadir. Yaitu, Tifatul Sembiring (Menkominfo), Ir.Suswono (Menteri Pertanian) dan Salim Segaf Al-Jufri (Mensos).
Alasannya, para menteri kader PKS itu sudah minta izin melalui Sekneg untuk menghadiri rapat Dewan Syuro di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, pada waktu berlangsungnya rapat Setgab Koalisi, Selasa malam (11/06) di JCC, pihak PKS secara tgerang – terangan tidak diundang. “Soalnya, sikap PKS sangat mengecewakan kami”, kata Syarief Hasan, ketua harian Partai Demokrat kepada media.
Sementara itu, diperoleh informasi, pemecatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pemerintahan SBY ternyata telah dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani pemecatan itu, karena PKS sebagai anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hal itu diakui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mahfud Siddiq. “Ada info yang kami terima Jumat lalu bahwa Presiden SBY sudah meneken surat mengeluarkan PKS dari koalisi, katanya Sabtu mau dikirim,” kata Mahfud di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/06).
Namun, kata Fahri Hamzah, sampai hari Rabu, (12/06) surat pemecatan dari SBY belum juga mereka terima.[baratamedia]
