Komisi Pengawas Diminta Evaluasi Kinerja SKK Migas
By: admin
Minggu, 18 Agustus 2013
0
pkssiak.org, JAKARTA - Pengelolaan Industri Minyak dan Gas (Migas) Nasional harus transparan dan iklimnya harus terjaga pascapenetapan kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja SKK Migas akibat Rudi Rubiandini yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menteri ESDM harus merumuskan perangkat pengawasan yang lebih tereintegrasi bagi SKK Migas demi menjaga iklim migas nasional, agar target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/8/2013).
Menurutnya, Menteri ESDM Jero Wacik sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas harus bertanggung jawab dalam mengawal seluruh proses tersebut, karena secara teknis hierarkis SKK Migas ada dibawah tanggung jawabnya. Dengan kejadian ini jangan sampai merupakan sebuah gambaran fenomena gunung es yang lazim terjadi dan lebih massif.
Dia menambahkan, dengan kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola industri migas nasional. Praktek-praktek yang tidak transparan dan minim akuntabilitas pada akhirnya tentu akan sangat merugikan dalam sistem migas nasional.
“Kejadian ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi SKK Migas, setelah sebelumnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap ada inkonstitusional secara kelembagaan sebelumnya Badan Pengatur Hulu (BP) migas, kini ada persoalan hukum yang menimpa pucuk pimpinannya yang diduga menyangkut penjualan minyak bagian negara,” tutur Rofi.
Dia meminta Pemerintah lebih harus serius dalam menata sistem migas nasional dan berupaya lebih maksimal dalam mencegah praktek kartelisasi dengan mendorong adanya transparansi dalam pengelolaannya. Mengingat sektor ini memiliki kontribusi besar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) selama ini.
“Ikilm operasionalisasi migas tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini, langkah cepat dan evaluasi menyeluruh harus dilakukan oleh Pemerintah dengan segera,“ ujar Rofi.
DPD PKS Siak - Download Android App
