pkssiak.org, DEPOK - Pemerintah Kota Depok meradang dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terkesan menyalahkan Depok sebagai biang kerok banjir di Jakarta.
Ahok menyindir perizinan permukiman yang mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) di salah satu daerah penyangga Ibu Kota ini.
Plt Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Wijayanto meminta Ahok tidak mengurusi daerah lain. "Ahok suruh urus Jakarta saja, jangan urus daerah lain. Artinya, enggak usah urusin orang lain, urusin diri sendiri saja. Mana? Sudah berbuat belum? Terserah, tanya saja masyarakat," tegas Wijayanto di Balai Kota Depok, Jumat (15/11/2013).
Wijayanto mengklaim pihaknya telah memperketat perizinan kepada para pengusaha dan pengembang permukiman sesuai aturan, meliputi izin lingkungan, AMDAL, dan peel banjir alias peta lokasi banjir.
"Pasti kami wajibkan sesuai aturan. Bukannya tersinggung, tetapi lalu buat apa saling menyalahkan, kan enggak etis dong. Kerja dululah, ngapain menyalahkan orang. Daerah orang diurusin. Kalau enggak bagus, saya yang jadi gubernur," katanya.
Walau begitu, Wijayanto menegaskan bahwa Depok siap bekerja sama secara terbuka dengan DKI Jakarta untuk menangani banjir. Salah satunya dengan mengeruk 26 situ di Depok.
"Yang saya maksud kerjasama. Kita kan dana terbatas, bagi dong kita dananya. Kita betulin tuh situ. Selama ini kan badan koordinasi di bawah BKSP, harusnya bantu DKI koordinasi dengan Depok. Sebab 20 situ masing-masing Rp1 miliar untuk dikeruk tiap tahun, 6 juta kubik air bisa kita tahan sebelum ke Jakarta," tutupnya. (okezone)
