Pemilu Yang Memilukan | By @SyamsulLombok
By: Abol Ezz
Minggu, 13 April 2014
0
 |
pkssiak.org - Sedianya,
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini berjalan lancar, damai dan aman.
Namun, apa nak dikata, asas Pemilu yang LUBER (Langsung, Bebas dan
Rahasia), JURDIL (Jujur dan Adil), Demokratis, Partisipatoris, tak jua
terlaksana. Masih ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mencoreng dan
menodai hasil Pemilu. Baik mereka yang berasal dari penyelenggara Pemilu
itu sendiri, maupun peserta Pemilu dengan cara-cara yang kotor.
Sampah-sampah Pemilu ini terserak di berbagai tempat. Mengotori setiap tahapan proses penyelenggaraannya. Sejak dari masa pra pencoblosan, saat pencoblosan sampai pada pasca pencoblosan yaitu, saat-saat penghitungan perolehan suara.
Masa pra pencoblosan misalnya, masih ditemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan atau juga masih ada warga yang pada DPT perbaikan sudah terdaftar, namun saat hari pencoblosan tak jua menerima undangan. Pasalnya, yang bersangkutan dalam DPT terakhir, namanya tak tertera. Jumlahnya pun tak sedikit. Puluhan bahkan ratusan. Bahkan di tempat saya, ada 1 RT yang belum juga menerima berkas formulir C6 yang berisikan undangan untuk memilih, padahal besok harinya akan diadakan pencoblosan.
Saat hari pencoblosan, masalah datang silih berganti. Mulai dari kertas suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lainnya atau kertas suara sudah tercoblos semua, atau yang lebih parah saat Metro TV menampilkan adegan Coblos masal kertas suara di salah satu TPS secara terang-terangan, tanpa ada sedikit pun merasa bahwa hal demikian termasuk pelanggaran.
Begitu juga yang terjadi pasca pencoblosan, yaitu saat proses penghitungan dimulai. Masih saja kita temukan sebagian petugas KPPS tak mengerti sama sekali uturan main pencoblosan. Aturan yang sangat mendasar, misalnya tentang kriteria suara sah dan tidak sah. Di salah satu TPS, saya temukan ada yang menvonis BATAL suara Parpol dimana pada kertas suara, yang tercoblos hanya gambar Parpol saja, tidak ada nama Caleg dan lainnya. Tetapi hal demikian justru divonis BATAL oleh petugas KPPS. Beruntung ada saksi Parpol yang mengingatkan dengan cara menunjukkan peraturan KPU yang mengesahkannya.
Belum lagi saat pengisian Form C-1 yang berisi berita acara rekapitulasi perolehan suara Parpol dan Caleg. Entah disengaja atau tidak, ditemukan banyak sekali pelanggaran. Misalnya, pengurangan jumlah perolehan suara Parpol tertentu kemudian di saat bersamaan menggelembungkan suara Parpol lainnya. Di sinilah menurut saya Pelanggaran BERAT itu terjadi.
Sekali lagi, entah disengaja atau tidak, mark-Up suara Parpol tertentu demikian marak terjadi. Jika melihat polanya, tampak begitu sistematis. Seolah-olah ada kesepakatan antara Parpol-Saksi dan petugas KPPS agar melakukan kecurangan secara serentak dan berjamaah. Dugaan saya ini, belum tentu benar tetapi belum tentu juga salah. Biarkan waktu, fakta dan data yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang harus kita sepakati bahwa merampas hak-hak orang lain dan kedaulatan rakyat dengan cara-cara manipulatif adalah sebuah KEJAHATAN demokrasi yang serius.
Disinilah saya menemukan relevansi pernyataan dari Puan Maharani, salah seorang petinggi PDIP yang dalam berbagai kesempatan Kampanye mengingatkan para kadernya, agar mewaspadai KECURANGAN dalam seluruh tahapan Pemilu. Dan kini, saat fakta mengemuka, saat kecurangan terjadi dimana-mana, saat PDIP menjadi juara, saat para relawan dan saksinya melakukan penggelembungan suara, masih adakah teriakan-teriakan pemilu Jujur, Adil dan demokratis menggema? Ataukah kini mereka memilih sibuk dengan urusan koalisi dan drama "pertengkarannya" dengan Jokowi? Kita tunggu saja. Jika tidak ada perubahan maka Pemilu tahun ini akan tercatat sebagai Pemilu yang memilukan! Sekian.
Mataram, NTB, 13/04/2014
Sampah-sampah Pemilu ini terserak di berbagai tempat. Mengotori setiap tahapan proses penyelenggaraannya. Sejak dari masa pra pencoblosan, saat pencoblosan sampai pada pasca pencoblosan yaitu, saat-saat penghitungan perolehan suara.
Masa pra pencoblosan misalnya, masih ditemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan atau juga masih ada warga yang pada DPT perbaikan sudah terdaftar, namun saat hari pencoblosan tak jua menerima undangan. Pasalnya, yang bersangkutan dalam DPT terakhir, namanya tak tertera. Jumlahnya pun tak sedikit. Puluhan bahkan ratusan. Bahkan di tempat saya, ada 1 RT yang belum juga menerima berkas formulir C6 yang berisikan undangan untuk memilih, padahal besok harinya akan diadakan pencoblosan.
Saat hari pencoblosan, masalah datang silih berganti. Mulai dari kertas suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lainnya atau kertas suara sudah tercoblos semua, atau yang lebih parah saat Metro TV menampilkan adegan Coblos masal kertas suara di salah satu TPS secara terang-terangan, tanpa ada sedikit pun merasa bahwa hal demikian termasuk pelanggaran.
Begitu juga yang terjadi pasca pencoblosan, yaitu saat proses penghitungan dimulai. Masih saja kita temukan sebagian petugas KPPS tak mengerti sama sekali uturan main pencoblosan. Aturan yang sangat mendasar, misalnya tentang kriteria suara sah dan tidak sah. Di salah satu TPS, saya temukan ada yang menvonis BATAL suara Parpol dimana pada kertas suara, yang tercoblos hanya gambar Parpol saja, tidak ada nama Caleg dan lainnya. Tetapi hal demikian justru divonis BATAL oleh petugas KPPS. Beruntung ada saksi Parpol yang mengingatkan dengan cara menunjukkan peraturan KPU yang mengesahkannya.
Belum lagi saat pengisian Form C-1 yang berisi berita acara rekapitulasi perolehan suara Parpol dan Caleg. Entah disengaja atau tidak, ditemukan banyak sekali pelanggaran. Misalnya, pengurangan jumlah perolehan suara Parpol tertentu kemudian di saat bersamaan menggelembungkan suara Parpol lainnya. Di sinilah menurut saya Pelanggaran BERAT itu terjadi.
Sekali lagi, entah disengaja atau tidak, mark-Up suara Parpol tertentu demikian marak terjadi. Jika melihat polanya, tampak begitu sistematis. Seolah-olah ada kesepakatan antara Parpol-Saksi dan petugas KPPS agar melakukan kecurangan secara serentak dan berjamaah. Dugaan saya ini, belum tentu benar tetapi belum tentu juga salah. Biarkan waktu, fakta dan data yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang harus kita sepakati bahwa merampas hak-hak orang lain dan kedaulatan rakyat dengan cara-cara manipulatif adalah sebuah KEJAHATAN demokrasi yang serius.
Disinilah saya menemukan relevansi pernyataan dari Puan Maharani, salah seorang petinggi PDIP yang dalam berbagai kesempatan Kampanye mengingatkan para kadernya, agar mewaspadai KECURANGAN dalam seluruh tahapan Pemilu. Dan kini, saat fakta mengemuka, saat kecurangan terjadi dimana-mana, saat PDIP menjadi juara, saat para relawan dan saksinya melakukan penggelembungan suara, masih adakah teriakan-teriakan pemilu Jujur, Adil dan demokratis menggema? Ataukah kini mereka memilih sibuk dengan urusan koalisi dan drama "pertengkarannya" dengan Jokowi? Kita tunggu saja. Jika tidak ada perubahan maka Pemilu tahun ini akan tercatat sebagai Pemilu yang memilukan! Sekian.
Mataram, NTB, 13/04/2014
DPD PKS Siak - Download Android App
