Saksi PKS Tolak Tanda Tangani Hasil Rekapitulasi KPU Bantul
By: Abul Ezz
Kamis, 24 April 2014
0
 |
pkssiak.org - Saksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantul tak bersedia menandatangani
hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Sewon, Bantul,
Jogjakarta. Pasalnya, PKS merasa bahwa hasil rekapitulasi dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Bantul tersebut tidak valid.
Jupriyanto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Bantul melalui siaran persnya menjelaskan, sistem input data dari C1 ke D1 kelurahan yang selanjutnya dimasukkan ke DA1 Kecamatan masih belum valid.
Selain itu, sistem dokumentasi di tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seharusnya dapat menjadi rujukan seperti halnya D1 Plano ditiadakan.
"Hal ini menjadikan adanya celah perubahan data karena yang mengerti proses input data hanya segelintir orang saja. Masyarakat tidak dapat mengecek dan membandingkan data mereka dengan data dari TPS," kata Jupri.
Selain itu, C1 scanning versi KPU yang diunggah ke website tidak valid. Jupri menjelaskan, terdapat perbedaan antara C1 yang dimiliki PKS dengan C1 scanning tersebut.
"Hal ini kami temukan setelah membandingkan dengan metode sampling terhadap C1 scanning versi KPUD ternyata tidak sesuai dengan C1 milik PKS di Desa Bangunharjo. Setelah membuka C1 Plano, ternyata C1 milik PKS valid dan C1 scanning versi KPUD tidak valid," tambahnya.
DPD PKS menyayangkan sikap KPU Bantul yang menyelesaikan perkara ini hanya berdasarkan waktu yang sudah terbatas dan tidak mempertimbangkan keabsahan data yang dihasilkan.
Jupri menegaskan, DPD PKS Bantul menganggap data DA1 dari Kecamatan Sewon tidak valid dan akan membawa permasalahan ini ke penghitungan suara di tingkatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Saksi hanya diberi waktu dua jam untuk memeriksa keabsahannya, padahal kondisi tubuh mereka cukup lelah lelah setelah mengikuti sidang mencermati perolehan suara dari 225 TPS di Sewon," paparnya.[tribunnews]
Jupriyanto, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Bantul melalui siaran persnya menjelaskan, sistem input data dari C1 ke D1 kelurahan yang selanjutnya dimasukkan ke DA1 Kecamatan masih belum valid.
Selain itu, sistem dokumentasi di tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seharusnya dapat menjadi rujukan seperti halnya D1 Plano ditiadakan.
"Hal ini menjadikan adanya celah perubahan data karena yang mengerti proses input data hanya segelintir orang saja. Masyarakat tidak dapat mengecek dan membandingkan data mereka dengan data dari TPS," kata Jupri.
Selain itu, C1 scanning versi KPU yang diunggah ke website tidak valid. Jupri menjelaskan, terdapat perbedaan antara C1 yang dimiliki PKS dengan C1 scanning tersebut.
"Hal ini kami temukan setelah membandingkan dengan metode sampling terhadap C1 scanning versi KPUD ternyata tidak sesuai dengan C1 milik PKS di Desa Bangunharjo. Setelah membuka C1 Plano, ternyata C1 milik PKS valid dan C1 scanning versi KPUD tidak valid," tambahnya.
DPD PKS menyayangkan sikap KPU Bantul yang menyelesaikan perkara ini hanya berdasarkan waktu yang sudah terbatas dan tidak mempertimbangkan keabsahan data yang dihasilkan.
Jupri menegaskan, DPD PKS Bantul menganggap data DA1 dari Kecamatan Sewon tidak valid dan akan membawa permasalahan ini ke penghitungan suara di tingkatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Saksi hanya diberi waktu dua jam untuk memeriksa keabsahannya, padahal kondisi tubuh mereka cukup lelah lelah setelah mengikuti sidang mencermati perolehan suara dari 225 TPS di Sewon," paparnya.[tribunnews]
DPD PKS Siak - Download Android App
