Pemilu 2014 Bakal Produksi Korupsi Politik

pkssiak.org Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 belakangan mendapat banyak kritik tajam. Praktik politik uang, pencurian suara serta penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Pemilu 2014 diprediksi bakal memproduksi praktik korupsi politik.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan sistem keuangan dalam pemilu mengondisikan calon anggota legislatif melakukan praktik korupsi politik. "Karena kalau caleg terpilih, motif awal cari untung. Jadi sistem memang harus diubah," kata Fahri di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu menuturkan, dalam UU Pemilu disebutkan calon anggota legislatif dilarang menerima uang dari pihak mana pun, hanya dari partai politik. "Namun di saat yang bersamaan, caleg juga harus menyumbang partai politik," kata Fahri.

Lebih lanjut Fahri menyatakan, caleg dibebani keuangan dimulai dari sumbangan untuk partai politik, pembiayaan pencalonan serta ongkos pembayaran saksi untuk caleg. "Di tahap pembiayaan pencalonanlah yang paling berat, karena bersaing dengan kandidat baik internal maupun eksternal partai," papar Fahri.

Fahri menyayangkan, sistem pembiayaan politik dalam Pemilu 2014 ini sama sekali tidak memunculkan gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memutus praktik terlarang itu. "KPK tidak ada saran sampai hari ini. Harusnya dihentikan dari awal," kata dia, menyesalkan.

Padahal menurut Fahri, pemberantasan korupsi semestinya dilakukan terhadap tiga sektor yaitu korupsi politik, korupsi birokrasi dan korupsi aparat penegak hukum. "Sekarang tidak dihentikan. Kebon binantang diisi binatang terus," keluh Fahri beranalogi.

Sementara terpisah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'thi menilai pelaksanaan Pemilu 2014 kapitalistik, kanibal dan korup. "Kita melihat Pemilu 2014 itu sangat kapitalistik, dari mulai beradu uang, beradu kekuatan uang," kata Mu'thi dalam diskusi di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Pemilu 2014, kata Mu'thi, juga dinilai sebagai ajang kanibalisme. Etika politik tidak lagi menjadi rujukan dalam berpolitik. Demokrasi disulap menjadi sistem yang tidak beradab. "Sangat kanibal, kanibal itu terjadi karena sistem proporsional terbuka, jadi saling serang satu sama lain," kata Mu'thi.

Mu'thi menilai, Pemilu 2014 berjalan korup karena marak dengan pencurian suara. "Proses ini sangat korup, kenapa ada pencurian suara di KPU, saya kira ini imbas dari ini (korupsi). Mereka yang diseleksi di tingkat provinsi tapi tetap penentu itu di KPU pusat," tegas Mu'thi.[inilah]