Select Menu

Iklan 1080x90

SaintekSIROH

PKS BERKHITMAT

BERITA SIAK

FIQIH

SIROH

Kesehatan

Saintek

Video Pilihan

» » Kenapa KPK Tak Usut Calon Menteri yang Diduga Bermasalah?

Kenapa KPK Tak Usut Calon Menteri yang Diduga Bermasalah?


By: PKS Siak Kamis, 23 Oktober 2014 0


pkssiak.org - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap KPK yang selama ini tidak mengusut dugaan kasus korupsi terhadap figur-figur yang belakangan nama-namanya diketahui masuk dalam daftar calon menteri pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"KPK seharusnya mendalami kasus mereka untuk memberikan kepastian hukum. Kalau terindikasi korupsi kenapa KPK selama ini mendiamkannya? Kenapa KPK tidak memproses?" tanyanya dengan ekspresi heran di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/10), dilansir jurnalparlemen.

Kalau memang benar apa yang disampaikan KPK ke Presiden Jokowi, sambung Fadli, mestinya komisi anti rasuah tidak membiarkan kasus dugaan korupsi para calon menteri terkatung-katung. Akan lebih tepat, jika kemudian KPK segera memproses para menteri yang mendapat tanda merah.

"Dengan membiarkannya, sama saja KPK medzolimi mereka. Kalau mereka bersih ya katakan bersih. Kalau ada kesalahan ya harus diproses dong. Jangan digantung, harus ada kejelasan," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu pun mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi calon menterinya. Meski , ia tidak sepakat dengan cara-caranya.

"Mestinya pelibatan KPK dan PPATK dilakukan secara tertutup.Hal ini  untuk menjaga nama baik calon menteri yang tidak bersalah dari opini negatif publik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap kabinet Jokowi diisi orang-orang punya kompetensi, kapasitas, integritas, dan akseptabilitas, sehingga terbangun satu tim kuat yang kokoh dan menguasai bidangnya masing-masing.

"Jika itu bisa terwujud, maka  pemerintahan ke depan akan lebih mudah merealisasikan janji-janji dan program-program yang dikampanyekan," harapnya.

Jokowi-JK batal mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu (22/10/2014) malam. Padahal, telah dilakukan berbagai persiapan di Tanjung Priok.

Mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, pembatalan pengumuman itu terjadi karena Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur dan rekrutmen baru setelah ada penilaian dari KPK dan PPATK terkait beberapa figur yang diberi tanda kuning dan merah.
[pkspiyungan.org]


DPD PKS Siak - Download Android App


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
0 Comments
Tweets
Komentar