"Polemik Swasembada Pangan" | @MahfudzSiddiq
By: Abul Ezz
Kamis, 21 Maret 2013
0
Mahfudz Siddiq
@MahfudzSiddiq
BAWANG antara Cerita dan Derita. POLEMIK Sindo Trijaya jam 9 pagi ini. W/ host: @LatiefSiregar
- Stlh mafia bawang berhasil tahan supply ke pasar dan akibatkan harga naik, skrg mrk paksa pemerintah loloskan impor ilegal.
- Setiap kebijakan swasembada pangan, gangguan utama menteri-menteri terkait adl mafia impor pangan. Mrk bisa mainkan supply & harga.
- Sbg pedagang, mafia impor pangan maunya kuota sebesar-besarnya. Bahkan mrk jg pakai tangan negara pengekspor tuk pressure.
- Jika tunduk pada mafia impor pangan, pihak pertama yg dirugikan adl petani yg sdh lama termiskinkan secara struktural.
- Dilepasnya kran impor pangan mmg bisa untungkan konsumen juga krn harga bisa tertekan lebih murah. Petani lokal menderita.
- Mafia impor biasanya bermain saat siklus tanam & panen petani lokal terkendala musim. Smntr cadangan nasional tak terpenuhi.
- Swasembada pangan butuh 2 hal: kebijakan afirmatif dan protektif. Musuhnya adl rezim pasar bebas. Diperlukan ketegasan.
- Rezim Soeharto berhasil dlm kebijakan afirmatif & protektif. Tp diikuti politik batasan harga tertinggi tuk jaga konsumen.
- Politik batasan harga tertinggi membuat nasib petani tdk juga diuntungkan, meski ditopang oleh subsidi sektor pertanian.
- Swasembada pangan jg butuh integrasi kebijakan dan program. Pencetakan sawah baru misalnya jd wewenang dan tugas menteri PU.
- Revitalisasi infrastruktur irigasi tuk atasi musim kemarau juga wewenang dan tugas menteri PU. Ini sbg satu contoh.
- Saat cadangan pangan nasional turun, kebijakan kran impor jadi wewenang dan tugas menteri perdagangan.
- Tuk memastikan kelancaran distribusi pasokan ke pasar, terkait dgn urusan infrastruktur perhubungan dan transportasi.
- Saat terjadi fluktuasi supply dan harga, ada fungsi dan peran BULOG yg bisa lakukan operasi pasar krn mereka yg simpan stok.
- Jadi swasembada pangan adl tgjwb negara bukan hanya 1-2 kementrian teknis. Ada Menko ada Presiden disitu.
- Di hilirnya, kebijakan swasembada pangan jg hrs diamankan dgn penegakan hukum. Ini domain Polri. Yg nakal jgn dibiarkan.
- Lalu alas dr semua kebijakan swasembada pangan terpulang jg pada konsep tata-ruang & peruntukan lahan. Ini Urusan Pemda.
- Smntr problem klasik adl Pemda-pemda sdh jd raja-raja kecil dlm kelola tata-ruang dan peruntukan lahan. Faktanya lahan makin sempit.
- Masy petani yg trus termiskinkan picu urbanisasi berkelanjutan. Lahan pertanian berganti fungsi, orangnya pun makin habis.
- Sejak periode lalu, Pres SBY pernah canangkan landreform 2 juta ha tuk lahan pertanian, realisasinya? Ah cuma mimpi.
- Jadi selain bawang, msh banyak komoditi pangan lain yg bisa dimainkan sbg isu tuk beragam kepentingan.
- Masy baik konsumen maupun petani, banyak tak tahu apa soal besar di baliknya. Unsur-unsur Pemerintah hanya saling menyalahkan.
- Saat bicara kebijakan makro tuk temukan solusi tuntas, sering kita terjebak berkutat pada kasus di level mikro. Useless!
- Ego sektoral di pemerintahan ciptakan ketidakjelasan dan ruang abu-abu. Yg diuntungkan adl pragmatisme sempit.
- TL saya ttg problem swasembada tangan lepas dari subyektifitas siapa Mentan-nya. Siapapun ia akan hadapi problem ini.
- Apa yg sdg dibahas #POLEMIK skrg, jika dikonstruksikan utuh akan sejalan dgn pandangan TL saya.
- Ironinya konstruksi problem pangan jg terjadi di sektor lain, sprt energi. The absence of vision n policy.
DPD PKS Siak - Download Android App