"Mempertimbangkan
kondisi stabilitas makroekonomi dan perkembangan politik saat ini, opsi
dua harga BBM adalah opsi yang terbaik. Target penerima subsidi
terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita
mitigasi," kata Sohibul di Jakarta, Rabu (17/4).
Menurut
Sohibul, dari awal isu ini berkembang, pihaknya memang sudah mengusulkan
kepada pemerintah untuk menggabungkan dua kebijakan sekaligus. Dia
mengaku sudah kerap mengusulkan untuk menggunakan "discriminative and
affirmative policy", yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk
golongan mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih
berhak.
"Kebijakan
ini cukup mudah dan applicable. Dengan bantuan teknologi seperti RFID
dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan, Insya Allah bisa
berjalan dengan lancar," jelasnya.
Salah satu
keuntungan adanya kebijakan BBM dua harga itu, menurut Sohibul, adalah
bahwa pemerintah takkan lagi repot-repot mengurusi program kompensasi
seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"BLT tidak
lagi diperlukan. Dan tentunya ini akan mempermudah kerja pemerintah.
Pemerintah tinggal merealokasi efisiensi anggaran penghematan itu untuk
mendorong belanja infrastruktur lebih optimal lagi," tuturnya pula.
[beritasatu]
