Just Warning #election | by @MahfudzSiddiq

pkssiak.org - Saat sejumlah orang sibuk koalisi pilpres, adakah terpikir bahwa pileg kali ini tdk bisa hantarkan ke tahap pilpres??

Bukan ingin menebar pesimisme, tapi saya ingin memotret pelaksanaan Pileg 2014 yg juga jadi tahapan prasyarat bagi Pilpres. #election 

9 mei batas akhir penetapan suara nasional parpol oleh KPU sbg hasil Pileg 2014. Mulai muncul suara2 cemas dan ide kontijensi. #election 

Cemas krn khawatir KPU tdk bisa selesai rekap & tetapkan suara nasional akibat banyak ketidaksesuaian data pemilih dan suara. #election 

Validasi ulang ke KPU Provinsi malah munculkan masalah2 baru. Muncul tuntutan rekap ulang hingga pencoblosan suara ulang. #election 

Solusi prosedural rekap dan penetapan suara dilanjutkan. Dugaan kecurangan proses sengketa di MK. Tp banyak parpol menolak. #election 

Solusi prosedural ini bisa bebaskan KPU dan Bawaslu dr tgjwb. Krn proses berpindah ke MK. Tp sesederhana itukah? #election 

Tentu tdk sederhana. Krn potensi jumlah sengketa yg hrs diproses MK sgt banyak. Sulit diselesaikan. Smntr waktu yg ada terbatas. #election 

Penyelesaian sengketa di MK dgn pengajuan dan pengujian alat bukti utama, yaitu form C1. Basis rekap suara di TPS. Bayangkan! #election 

Meski penetapan suara nasional parpol oleh KPU absah, tp legitimasinya lemah jk banyak gugatan sengketa hasil. #election 

Sementara UU mengatur bhw perolehan suara nasional dan jml kursi DPR jd syarat pengajuan capres-cawapres. Termasuk koalisinya. #election 

Berpikir di ujung, bayangkan 2 masalah besar: pertama, Penetapan perolehan suara dan kursi nasional oleh KPU yg rumit dan sulit. #election 

Kedua, penyelesaian sengketa hasil pileg di MK yg rumit dan sulit serta butuh waktu sgt lama. #election 

Apa implikasi kedua masalah besar tsb? Pesimisnya Pileg gagal pada tahapan akhirnya dan kehilangan legalitas krn langgar UU. #election 

Optimisnya, KPU-Bawaslu dan MK akan akselerasi proses shg semua tahapan dgn persoalan2nya diselesaikan sesuai waktu. #election 

Moderasinya, ada konsensus di antara parpol tuk selamatkan Pileg 2014 dan itu membantu KPU-Bawaslu dan MK selesaikan tugasnya. #election 

Apapun implikasi tsb, proses Pileg ini akan sgt pengaruhi terlaksana atau tidaknya Pilpres 2014. Apa mungkin Pilpres mundur? #election

Apa konsekuensi hukum jika proses Pileg gagal diselesaikan pada tahap akhirnya oleh KPU-Bawaslu? #election

Pertama, jajaran KPU dan Bawaslu bisa dituduhkan melanggar UU dan berkonsekuensi ancaman pidana. #election

MK makin kehilangan fungsi dan legitimasinya krn tdk bisa selesaikan proses sengketa hasil pileg. Skrg saja orang ragu dgn MK. #election

Lalu ketiga, ada kondisi force majeur untuk menunda Pilpres 2014 krn gagalnya Pileg sbg tahapan pendahuluannya. #election

Imajinasi plg ujung, muncul darurat kekuasaan. DPR & Presiden habis masa jabatan. Pileg gagal. Pilpres mundur. Muncul Triumvirat. #election 

Pada titik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Trmk darurat konstitusi. Kejauhan dan terlalu buruk ya mikirnya? #election 

Biarlah. Ketika banyak orang sibuk mikir yg bagus2 dan sibuk nyapres dan koalisinya, saya mikir yg sebaliknya. Just warning. #election 

Apa imajinasi ini ada rasionalisasinya? Tentu ada. Pertama, ada pihak2 yg lama nilai demokrasi kita sdh kebablasan. Ultra liberal. #election 

Mrk berpikir negara hrs diluruskan kembali dari pondasinya, yaitu Konstitusi & pilarnya yaitu tatanan kekuasaan di tiga cabangnya. #election 

Juga mensterilkan ruh negara dgn bongkar semua kebijakan ultra liberal. Semacam "revolusi konstitusional". #election 

Kedua, kekacauan penegakan hukum yg berselingkuh dgn politik tlah sama ciptakan politik saling sandera dan saling tikam. #election 

Bahkan proses menuju koalisi pun rasanya akan diganggu kasus2 penegakan hukum. Mungkin ada yg gak berani nyapres krn hal ini. #election 

Hehe serem amat ya? Tapi saya msh berharap bhw ini semua tdk terjadi. Pileg 2014 selamat dan Pilpres bisa gelar pesta berikutnya. #election 

Mari buat potret mundur bgm sbnrnya pelaksanaan pileg kali ini. Di banding 3 pileg sblmnya, pileg 2014 paling kacau. #election 

Ini penilaian dari saya sbg pelaku. Bukan sbg akademisi atau pengamat. Dari obrolan sesama pelaku ada kesamaan penilaian. #election 

UU Pileg 2014 tdk banyak berbeda dgn yg sblmnya. Jadi secara regulasi hampir sama. Tp realita implementasinya jauh beda. #election 

Institusi penyelenggara jg sama. KPU dan Bawaslu. Bahkan jajaran penyelenggara sampai ke KPPS didominasi orang2 lama juga. #election 

Peserta pemilu pun gak beda jauh. Masih itu-itu juga, baik parpol maupun calegnya. #election 

Dari sisi waktu, tahapan dan anggaran juga sama aja. Bahkan anggaran lebih besar dibanding sebelumnya. #election 

Dari sisi pengawasan mestinya lebih ketat krn Bawaslu punya relawan sejuta orang. Dibiayai negara tentunya. #election 

Jika semua variabel hampir sama, kenapa realitas implementasinya jadi kacau ? #election 

Mari kita mulai telusuri dari Daftar Pemilih Tetap. Krn di sini asal dan sumber suara untuk pileg dan pilpres. #election 

Sistem Administrasi Kependudukan yg dimulai sejak 2007 tdk pernah tuntas oleh Kemendagri. Lanjut program E-KTP bernasib sama. #election 

Dari Adminduk diolah Kemendagri jadi DP4 dan diproses KPU menjadi DPS dan DPT. Jika data asal kacau, data susulannya juga kacau. #election 

  

Ingat pastinya, sampai jelang masa pencoblosan, masih ada proses perbaikan DPT oleh KPU. Data pemilih adl pintu pertama kecurangan #election

Teorinya, jika ingin maipulasi suara - gelembungkan DPT nya. Jika ingin tekan lawan di basisnya, - kempeskan DPT di daerah tsb. #election

Jika DPT normal, kecurangan dilakukan dgn mengatur surat pemanggilan memilih. KPPS bisa main atur hal tsb. #election

KPU di daerah juga bisa atur pembagian TPS dan distribusi pemilihnya. Ini menyangkut probabilitas kehadiran pemilih ke TPS. #election

Apakah jajaran penyelenggara pemilu punya intensi dan kepentingan lakukan kecurangan? Temtu tidak secara teori dan etikanya. #election

Tapi jika ada peserta pemilu intervensi, persuasi atau kolaborasi dgn oknum penyelenggara maka kecurangan bisa terjadi. #election

Atau jika ada oknum penyelenggara yg memang ditanam khusus oleh peserta pemilu tuk jalankan kepentingannya. #election

Dlm praktek pileg 2014 keterlibatan oknum penyelenggara sgt nampak dan agak masif. Bahkan ada inisiatif penawaran dr mereka. #election

Ingat kasus tertukarnya distribusi surat suara yg masif? Apakah sengaja? Bisa Ya bisa tidak. Tapi apa implikasinya? #election

Surat suara tertukar hasilkan Pencoblosan Suara Ulang. Tdk diatur UU tp dilaksanakan. Siapa yg diuntungkan dan siapa yg dirugikan? #election

Saat proses pencoblosan selesai di TPS, ada sisa surat suara tak terpakai. Sudah malam, saksi2 sdh tumbang. Oknum KPPS mulai main. #election

Mulailah penghitungan suara. Ada yg selesai tengah malam. Saksi nyaris gak ada. Terjadilah salah hitung dan salah rekap di plano. #election

Saya tdk tahu salah hitung, salah rekap atau ada yg sengaja salah. Tapi kok ya masif. Itu terjadi di TPS, PPS dan lanjut di PPK. #election

Ternyata banyak partai dan caleg tdk bisa himpun form C1 dgn lengkap dan valid. Suara berubah dari menit ke menit. #election

Ternyata perubahan2 suara di tiap tingkatan bernuansa transaksional. Ini pesta bung. Begitu ujar sejumlah oknum penyelenggara. #election

Pada tiap tingkatan penyelenggara ada ruang abu2 tuk bermain. Krn nyaris data tdk terkoneksi dan tdk terkontrol baik. #election

Lho kan ada Panwas dan relawan? Hehe... Jaman Orba banyak oknum polisi ngumpet di balik pohon tuk cegak pelanggar lalin. #election

Kadang rokok sebungkus dan teh botol cukup jadi kemenyan tuk selesaikan temuan petugas panwas. Apalagi masih sekampung. #election

Siapa awasi siapa, siapa ngatur siapa, siapa nego dgn siapa - jadi gak jelas. Persis sepakbola kampung! #election



 

https://twitter.com/MahfudzSiddiq 

Ketua Komisi I DPR RI  | Fraksi PKS

[pksmarpoyan]