Mendikbud Gagal Netralisasi Lembaga Pendidikan dari Agenda Politik Praktis

pkssiak.org, Padang (5/5) - Awal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP yang di mulai hari ini dengan mata ujian Bahasa Indonesia menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal menyebabkan kendala tekhnis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari. Penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang salah satu kiprah tokoh politik. 

Seperti diketahui, pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedang di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.

Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi soal bermuatan politis, Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab atas hal tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah menjamin tidak ada soal UN bebas dari muatan politik.

Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI ketika meninjau pelaksanaan UN SMP di kota Padang, Senin (5/5) menegaskan bahwa beberapa SMP di kota Padang masih ditemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang lama. Sedang untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.

“Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal,” ujar aleg dari PKS ini.

Zainuddin mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.

Di sisi lain Zainuddin menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan ketidakfairan tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di pilpres yang akan datang, pungkasnya.