pkssiak.org, Palestina - Gerakan Hamas menuduh pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh PM
Alhamdallah menyalahi kesepakatan damai Hamas-Fatah dan mengambil
kebijakan yang keliru terkait penggajian jajaran pegawai pemerintahan,
khususnya yang berada di Jalur Gaza.
Tokoh Hamas, Khalil Al-Hayah, dalam keterangan pers menyatakan Hamas tidak menyangka bahwa batu sandungan pertama bagi pemerintahan yang baru disepakati adalah menyangkut gaji dan kebutuhan pokok pegawai.
Al-Hayah mempertanyakan alasan Alhamdallah yang belum membayarkan gaji pegawai pemerintah di Jalur Gaza, dan mengistimewakan pegawai yang berada di Tepi Barat.
Al-Hayah menegaskan bahwa seharusnya, setelah tercapai kesepakatan damai dan otoritas sebelumnya (Hamas) di Jalur Gaza telah menyerahkan kekuasaan, pemerintah pusat Palestina di Tepi dapat berlaku adil.
Al-Hayah juga meminta Presiden PLO, Mahmud Abbas, untuk tidak menunda-nunda pembayaran hak para pegawai pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, yang sudah tujuh tahun bekerja tanpa digaji. (islammemo/rem/dakwatuna)
Tokoh Hamas, Khalil Al-Hayah, dalam keterangan pers menyatakan Hamas tidak menyangka bahwa batu sandungan pertama bagi pemerintahan yang baru disepakati adalah menyangkut gaji dan kebutuhan pokok pegawai.
Al-Hayah mempertanyakan alasan Alhamdallah yang belum membayarkan gaji pegawai pemerintah di Jalur Gaza, dan mengistimewakan pegawai yang berada di Tepi Barat.
Al-Hayah menegaskan bahwa seharusnya, setelah tercapai kesepakatan damai dan otoritas sebelumnya (Hamas) di Jalur Gaza telah menyerahkan kekuasaan, pemerintah pusat Palestina di Tepi dapat berlaku adil.
Al-Hayah juga meminta Presiden PLO, Mahmud Abbas, untuk tidak menunda-nunda pembayaran hak para pegawai pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, yang sudah tujuh tahun bekerja tanpa digaji. (islammemo/rem/dakwatuna)
