Select Menu

Iklan 1080x90

SaintekSIROH

PKS BERKHITMAT

BERITA SIAK

FIQIH

SIROH

Kesehatan

Saintek

Video Pilihan

» » NU, FPI dan PKS Sepakat Pilkada Langsung Dihapus

NU, FPI dan PKS Sepakat Pilkada Langsung Dihapus


By: PKS Siak Kamis, 11 September 2014 0


pkssiak.org - Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Sampai saat ini masih terjadi polemik apakah Pemilukada tetap secara langsung seperti selama ini atau Pemilukada dikembalikan ke DPRD.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan dukungannya terhadap rencana pemilihan daerah yang dilakukan oleh DPRD, bukan pilihan langsung oleh masyarakat karena mudharatnya atau kerugiannya lebih besar.

“Sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Cirebon kami mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya seperti diberitakan NU Online, Rabu (10/9).

Ia menegaskan, pemilihan langsung rawan terjadinya konflik horisontal antar masyarakat sebagaimana yang sering terjadi selama ini. (Baca: PBNU Dukung Pemilukada Oleh DPRD)

Hal senada disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, yang memberikan dukungan terhadap opsi Pilkada melalui DPRD karena dinilai lebih banyak menguntungkan masyarakat luas.

"Sudah sejak tiga tahun lalu FPI mengusulkan secara tertulis ke Pemerintah dan DPR RI agar Pilkada Langsung DISTOP saja, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya," ujar Habib Rizieq dalam wawancara dengan Suara Islam Online, Rabu (10/9/2014). (Baca: Habib Rizieq: Jangan Takut Ancaman Liberal, Hapus Pilkada Langsung!)

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga berpendapat sama. Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menjelaskan Pilkada oleh DPRD akan memperkecil potensi money politic yang selama ini marak di Pilkada Langsung.

"Sikap (PKS) tentang RUU Pilkada ada dinamika, secara prinsip pada UUD konstitusi kita yang memberi pilihan pimpinan kepala daerah secara demokratis baik langsung atau DPRD, agar kemudian bisa memaksimalkan makna dari demokrasi berjenjang," kata Hidayat di DPR RI, Jakarta, Jumat lalu (5/9).

Dengan semangat itu, lanjutnya, PKS akhirnya menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD. Hal itu untuk memperkecil ruang korupsi dan money politic.


DPD PKS Siak - Download Android App


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
0 Comments
Tweets
Komentar