Indonesia Resmi Memiliki “Presiden Part-Time”

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah memasuki acara puncaknya yaitu pembahasan mengenai ketua Umum DPP PD. Dari semua peserta yang datang dari ketua DPC dan DPD menyuarakan untuk memilih SBY sebagai ketua umum secara aklamasi.

Wacana penunjukan SBY sebagai ketua umum PD ini sudah berlangsung beberapa hari jelang KLB. Hari ini (30/3) barulah SBY memberikan jawaban tentang kebersediaannya mengambil jabatan tersebut, tentunya dengan syarat. Disebutkan bahwa SBY menerima jabatan tersebut asalkan ada ketua harian. “Jika SBY bersedia menjadi ketua umum, asal ada ketua hariannya, ini mudah tinggal tunjuk saja,” kata Ramadhan Pohan, dikutip dari republika.co.id.

Pantauan terakhir, seluruh pemegang suara sepakat untuk menunjuk SBY sebagai ketua umum. Secara resmi jabatan itu diterima SBY setelah bertemu dengan tujuh orang yang terdiri dari ketua sidang KLB, EE Mangindaan dan enam pimpinan sidang lainnya. “Sesuai dengan kesepakatan kami bertujuh kami telah bertemu dengan bapak SBY, beliau tidak mudah memutuskan karena baliau memikirkan tugas kenegaraan. Tetapi ini suasana batin saya sampaikan, belum keputusan, kami mendengar suasana batin beliau, disamping beliau mengemban tugas-tugas amanah rakyat, suasana inilah yang kami lihat, maka beliau menyampaikan bersedia dengan syarat,” kata EE Mangindaan.

Beberapa syarat dimaksud antara lain : Pertama, jabatan ketum yang akan dijalankan benar-benar bersifat sementara. Sifatnya sementara karena ini adalah hanya dalam proses penyelamtan dan konsolidasi partai. Kedua, tugas ketum akan dilaksanakan oleh pengurus harian dibawah ketua harian, dibawah pimpinan ketua harian. Ketiga, karena SBY juga ketua dewan pembina, Ia meminta tugas ketua dewan pembina dilaksanakan oleh ketua harian dewan pembina. Begitu pula, tugas sebagai majelis tinggi diserahkan kepada wakil ketua majelis tinggi. (Sumber republika.co.id)

Tak mau kalah dari Surya Paloh

Terpilihnya SBY sebagai ketua umum PD sebenarnya sudah cukup lama diprediksikan oleh para pengamat. Dimulai dari pengambilalihan kekuasaan Anas Urbaningrum, penetepan Anas urbaningrum sebagai TSK korupsi hambalang oleh KPK. Ini menjadi sinyal kembalinya PD pada pangkuan “keluarga Cikeas” sebagai pendirinya.

Langkah pengambilalihan partai juga sebelumnya telah dilakukan oleh Surya Paloh terhadap partai Nasdem dari ketua umumnya, Patrice Rio Capella. Langkah ini kemudian memiiu konflik internal yang cukup menggemparkan dengan terjadinya pengunduran diri secara massal baik kader, tokoh maupun pengurus partai Nasdem.

Rakyat akan menilai apa yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut di era modern dan di era iklim demokrasi yang sedang bertumbuh kembang di negri ini. Apakah tepat, ataukah akan menjadi tren sistem politik dinasti yang tidak sehat

Fokus itu satu, Bukan Dua, Tiga atau Empat

Terpilihnya SBY sebagai ketua umum PD telah memberi bukti bahwa SBY tidak konsisten dengan apa yang selama ini diwacanakannya. Sudah sangat sering SBY menegur agar para menteri fokus bekerja dan tidak mengurusi parpol, namun pada kenyataannya SBY justru terjun langsung dan menjadi keutua umum parpol dan dalam parpol tersebut sebelumnya  sudah tersemat banyak jabatan yang diatasnamakannya, Ketua Dewan pembina, ketua Majlis Tinggi, dan tak ketinggalan jabatan sekjen dijabat oleh salah satu putranya. Yang menjadi pertanyaan publik saat ini, jabatan presiden RI apakah menjadi pekerjaan utama ataukah sambilan/part time? mari kita amati bersama.

 Rahmad El Azzam

http://politik.kompasiana.com