pkssiak.org, JAKARTA
– Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang selama ini mendapat kucuran
dana asing, siap-siap saja diobok-obok Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK). Ini menyusul telah disahkannya UU Ormas pada
Selasa (2/7), yang salah satu pasalnya mengatur transparansi pendanaan
ormas.UU teranyar ini juga mewajibkan seluruh ormas menggunakan rekening bank nasional, sehingga memungkinkan PPATK melakukan pelacakan aliran dana seluruh ormas.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo mengatakan, masuknya ketentuan mengenai keharusan ormas menggunakan rekening bank nasional di UU Ormas, merupakan permintaan PPATK.
“Karena harus menggunakan bank nasional, maka PPATK bisa mengecek lebih lanjut terhadap aliran dana masuk dan penggunaannya oleh ormas,” ujar Tanribali Lamo kepada JPNN di kantornya, Rabu (3/7).
Kapan PPATK bergerak menelisik keuangan ormas? Pria dengan pangkat terakhir mayjen itu mengatakan,” Kalau ada transaksi yang mencurigakan, misalnya sampai ratusan juta. Kalau ada pelanggaran, bisa ke proses hukum.”
Namun, mantan asisten personil KASAD itu mengatakan, sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran setiap ormas untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel.
Pasal 37 ayat (3) UU Ormas berbunyi,” Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan bagaimana dimaksud ayat (2), ormas menggunakan rekening pada bank asing”. Ayat (2) mengatur kewajiban ormas mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menambahkan, selain mendorong transparansi, UU Ormas juga mendorong kemandirian ormas dalam soal pendanaan.
Karenanya, UU ini juga memberi peluang ormas untuk mendirikan badan usaha. Ini diatur di pasal 39. “Nah, keuntungan dari badan usaha ini bisa disisihkan sebagian untuk dana perjuangan ormas. Dengan memiliki sumber pendapatan tetap, bisa mengurangi ketergantungan dari donatur. Ujungnya, agar perjuangan ormas konsisten dan independen,” ujar Bahtiar.[jpnn]
