Survei Parpol Harus Kredibel
By: Abol Ezz
Minggu, 01 September 2013
0
Oleh: Dadang Kusnandar*
pkssiak.org - Kredibelkah survei 1.400 responden yang dilakukan Kompas
meyangkut partai politik pilihan publik baru-baru ini? Dari survei
tersebut diketahui PDI-P memperoleh 23,6% mengungguli Partai Golkar yang
mencapai 16,0%. Sedangkan Partai Demokrat 10,1% kalah oleh Partai
Gerindra dengan perolehan 13,6%. PKB 5,7% lalu PPP 4,8%, sementara
Nasdem 4,1% disusul PKS 3,5% serta PAN dan Hanura 3,3% dan 2,7%.
Selebihnya atau partai lainnya 1,3%. Dari 1.400 responden tersebut
sebanyak 36,3% tidak menjawab atau tidak tahu.
Pertanyaan pada lead tulisan pendek ini mempertanyakan kredibilitas survei dengan margin of error 2,6% tersebut. Betapa tidak di tengah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik tiba-tiba muncul survei yang memposisikan parpol sebagai “garda terdepan” pembangunan bangsa. Di sisi lain survei ini agaknya mempertentangkan penilaian publik terhadap partai politik. Publik yang sudah sangat jenuh dibohongi dan menjadi objek partai politik menjelang pemilu legislatif dan pilkada langsung serta pilpres.
Padahal kasus hukum daging sapi masih terus diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti halnya kasus Hambalang II yang kabarnya akan menyeret 15 Anggota DPR RI. Belum lagi berbagai kasus korupsi yang melibatkan partai politik namun tidak/ belum tersentuh oleh hukum. Publik akhirnya menjadi apatis terhadap partai politik. Ada pun menyoal pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah langsung ~publik hanya melihat hal tersebut sebagai bagian dari proses undang-undang yang harus dilaksanakan. Dan karena hal tersebut merupakan hak politik maka masyarakat tidak wajib mengikuti semua proses pemilihan tersebut.
Belum lama Partai Golkar mengundang sejumlah tokoh dalam rangka publisitas kesiapan Abu Rizal Bakrie (ARB) sebagai capres Golkar di Jakarta. Kecemburuan terhadap kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi catatan tersendiri dalam acara tersebut. Dan sosok Jokowi ditengarai ikut serat menyelamatkan partai, dalam hal ini PDI Perjuangan. Namun adakah makna penting bagi rakyat di balik semua proses politik yang dimakzulkan bagi pemilu legislatif serta pemilihan presiden 2014 mendatang? Adakah survei, polling, penguatan media massa terhadap sosok, memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan?
Sebagaimana dipahami bersama, sampai hari ini kurs rupiah terhadap dollar AS terus melemah. Industri rakyat dan sistem ekonomi berbasis kerakyatan hanya ada di dalam wacana. Utang luar negeri Indonesia pun terus meningkat (bahkan dibanding dengan masa Orde Baru sekali pun) dan belum terprediksi kapan bisa break event point. Kontrak karya dengan pengusaha asing selalu kalah sehingga sumber daya alam kita yang kaya raya ini justru memperkaya bangsa lain. Belum termasuk kemampuan mengejar ketertinggalan diplomasi di bidang hubungan luar negeri sehingga Indonesia selalu menjadi negara yang tidak bisa menentukan sikap atas segala peristiwa yang menyangkut hubungan internasional.
Di tengah ketidakmampuan itu, survei digelindingkan. Di tengah keterpurukan negeri ini berbagai pooling menyangkut sosok yang layak menjadi Presiden RI 2014 – 2019 terus digalakkan. Di tengah kegagalan pengelolaan republik ini, partai politik kembali disodorkan menjadi “alternatif” penyelesai masalah kebangsaan. Adakah relevansinya?
Pertanyaan pada lead tulisan pendek ini mempertanyakan kredibilitas survei dengan margin of error 2,6% tersebut. Betapa tidak di tengah ketidakpercayaan publik terhadap partai politik tiba-tiba muncul survei yang memposisikan parpol sebagai “garda terdepan” pembangunan bangsa. Di sisi lain survei ini agaknya mempertentangkan penilaian publik terhadap partai politik. Publik yang sudah sangat jenuh dibohongi dan menjadi objek partai politik menjelang pemilu legislatif dan pilkada langsung serta pilpres.
Padahal kasus hukum daging sapi masih terus diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti halnya kasus Hambalang II yang kabarnya akan menyeret 15 Anggota DPR RI. Belum lagi berbagai kasus korupsi yang melibatkan partai politik namun tidak/ belum tersentuh oleh hukum. Publik akhirnya menjadi apatis terhadap partai politik. Ada pun menyoal pelaksanaan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah langsung ~publik hanya melihat hal tersebut sebagai bagian dari proses undang-undang yang harus dilaksanakan. Dan karena hal tersebut merupakan hak politik maka masyarakat tidak wajib mengikuti semua proses pemilihan tersebut.
Belum lama Partai Golkar mengundang sejumlah tokoh dalam rangka publisitas kesiapan Abu Rizal Bakrie (ARB) sebagai capres Golkar di Jakarta. Kecemburuan terhadap kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi catatan tersendiri dalam acara tersebut. Dan sosok Jokowi ditengarai ikut serat menyelamatkan partai, dalam hal ini PDI Perjuangan. Namun adakah makna penting bagi rakyat di balik semua proses politik yang dimakzulkan bagi pemilu legislatif serta pemilihan presiden 2014 mendatang? Adakah survei, polling, penguatan media massa terhadap sosok, memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan?
Sebagaimana dipahami bersama, sampai hari ini kurs rupiah terhadap dollar AS terus melemah. Industri rakyat dan sistem ekonomi berbasis kerakyatan hanya ada di dalam wacana. Utang luar negeri Indonesia pun terus meningkat (bahkan dibanding dengan masa Orde Baru sekali pun) dan belum terprediksi kapan bisa break event point. Kontrak karya dengan pengusaha asing selalu kalah sehingga sumber daya alam kita yang kaya raya ini justru memperkaya bangsa lain. Belum termasuk kemampuan mengejar ketertinggalan diplomasi di bidang hubungan luar negeri sehingga Indonesia selalu menjadi negara yang tidak bisa menentukan sikap atas segala peristiwa yang menyangkut hubungan internasional.
Di tengah ketidakmampuan itu, survei digelindingkan. Di tengah keterpurukan negeri ini berbagai pooling menyangkut sosok yang layak menjadi Presiden RI 2014 – 2019 terus digalakkan. Di tengah kegagalan pengelolaan republik ini, partai politik kembali disodorkan menjadi “alternatif” penyelesai masalah kebangsaan. Adakah relevansinya?
Gagasan Genial
Membaca twitter @TrioMacan2000, Anda akan terkaget-kaget (kalau belum tahu) bahwa Jokowi menjadi besar karena memang diplot sejumlah pengusaha asing dengan bantuan media massa untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Artinya bila terbukti kelak Jokowi menjadi Presiden RI 2014 – 2019 maka pihak asing akan lebih mudah lagi melakukan intervensi ke Indonesia. Ironinya paparan (kultwit) TrioMacan2000 itu dianggap sebagai provokasi yang menghasilkan uang milyaran rupiah kepada admin akun twitter tersebut, bukan disikapi dengan bijak sebagai langkah kehati-hatian pada saat memilih presiden RI mendatang. Sebaliknya TrioMacan2000 dianggap sebagai penyebar fitnah. Tapi ketika TrioMacan2000 sukses menggiring KPK menyambangi Departemen Pekerjaaan Umum menyoal pengaspalan jalan yang selalu diadakan pada bulan Ramadhan di pantura Jawa atau Lintas Timur Sumatra dan beberapa daerah lain ~sama sekali tidak menyebutnya sebagai provokator.
Jelas sekali adanya praktek korupsi pada pengaspalan yang berulang-ulang menjelang lebaran Idul Fitri itu setiap tahun. Konon hanya 30% anggaran yang dikerjakan bagi proyek berkala itu sementara 70% nya dikorupsi, dan sudah menjadi ajang “bagi-bagi” berbagai kalangan terkait.
Kembali kepada survei menyoal kepercayaan publik terhadap partai politik. Sebaiknyalah surveyor menelisik keberadaan parpol di tengah skeptisisme masyarakat. Pun mengangkat tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap semua program partai politik. Selama ini partai politik hanya menjadikan masyarakat sebagai objek kepentingan kekuasaan, dan setelah kekuasaan diraih maka masyarakat pun ditinggalkan.
Dengan demikian persoalan kepercayaan publik terhadap partai politik sebenarnya hanya dapat dinilai manakala parpol mampu merealisasikan gagasan-gagasan genialnya dalam pembangunan bangsa. Belakangan kita tahu banyak kader sebuah partai politik hengkang ke parpol lain hanya untuk dan agar namanya tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) bagi pemilihan umum legislatif 2014 yang akan datang. Keberadaan mereka yang mudah tergiur oleh kekuasaan, mereka yang ingin kembali menjadi pejabat publik yang berangkat dari parpol, meski harus dijuluki kutu loncat ~tentu saja menjadi penilaian buruk masyarakat, terutama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik.
Maka saya tidak percaya bila PDI-P memperoleh 23,6% tingkat kepercayaan publik, apalagi hanya berbekal survei yang dilakukan dengan responden sejumlah 1.400 responden dari 185 juta pemilih pada pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang. Dengan kata lain belum ada survei yang betul-betul validitas penelitiannya dapat diterima masyarakat.
Di tengah keterpurukan parpol yang hanya mengejar uang dan kekuasaan, di tengah sikap apatis masyarakat terhadap partai politik, seharusnyalah parpol mawas diri dan tidak hanya berpangku tangan/tolak pinggang melihat berbagai fenomena masyarakat kekinian. Fenomena tersebut antara lain ialah ketersediaan kebijakan yang benar-benar berpihak untuk rakyat, atau kesejahteraan rakyat yang (semoga tidak) jauh panggang dari api. [beningpost]
Membaca twitter @TrioMacan2000, Anda akan terkaget-kaget (kalau belum tahu) bahwa Jokowi menjadi besar karena memang diplot sejumlah pengusaha asing dengan bantuan media massa untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Artinya bila terbukti kelak Jokowi menjadi Presiden RI 2014 – 2019 maka pihak asing akan lebih mudah lagi melakukan intervensi ke Indonesia. Ironinya paparan (kultwit) TrioMacan2000 itu dianggap sebagai provokasi yang menghasilkan uang milyaran rupiah kepada admin akun twitter tersebut, bukan disikapi dengan bijak sebagai langkah kehati-hatian pada saat memilih presiden RI mendatang. Sebaliknya TrioMacan2000 dianggap sebagai penyebar fitnah. Tapi ketika TrioMacan2000 sukses menggiring KPK menyambangi Departemen Pekerjaaan Umum menyoal pengaspalan jalan yang selalu diadakan pada bulan Ramadhan di pantura Jawa atau Lintas Timur Sumatra dan beberapa daerah lain ~sama sekali tidak menyebutnya sebagai provokator.
Jelas sekali adanya praktek korupsi pada pengaspalan yang berulang-ulang menjelang lebaran Idul Fitri itu setiap tahun. Konon hanya 30% anggaran yang dikerjakan bagi proyek berkala itu sementara 70% nya dikorupsi, dan sudah menjadi ajang “bagi-bagi” berbagai kalangan terkait.
Kembali kepada survei menyoal kepercayaan publik terhadap partai politik. Sebaiknyalah surveyor menelisik keberadaan parpol di tengah skeptisisme masyarakat. Pun mengangkat tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap semua program partai politik. Selama ini partai politik hanya menjadikan masyarakat sebagai objek kepentingan kekuasaan, dan setelah kekuasaan diraih maka masyarakat pun ditinggalkan.
Dengan demikian persoalan kepercayaan publik terhadap partai politik sebenarnya hanya dapat dinilai manakala parpol mampu merealisasikan gagasan-gagasan genialnya dalam pembangunan bangsa. Belakangan kita tahu banyak kader sebuah partai politik hengkang ke parpol lain hanya untuk dan agar namanya tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) bagi pemilihan umum legislatif 2014 yang akan datang. Keberadaan mereka yang mudah tergiur oleh kekuasaan, mereka yang ingin kembali menjadi pejabat publik yang berangkat dari parpol, meski harus dijuluki kutu loncat ~tentu saja menjadi penilaian buruk masyarakat, terutama berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik.
Maka saya tidak percaya bila PDI-P memperoleh 23,6% tingkat kepercayaan publik, apalagi hanya berbekal survei yang dilakukan dengan responden sejumlah 1.400 responden dari 185 juta pemilih pada pemilu legislatif dan pilpres 2014 mendatang. Dengan kata lain belum ada survei yang betul-betul validitas penelitiannya dapat diterima masyarakat.
Di tengah keterpurukan parpol yang hanya mengejar uang dan kekuasaan, di tengah sikap apatis masyarakat terhadap partai politik, seharusnyalah parpol mawas diri dan tidak hanya berpangku tangan/tolak pinggang melihat berbagai fenomena masyarakat kekinian. Fenomena tersebut antara lain ialah ketersediaan kebijakan yang benar-benar berpihak untuk rakyat, atau kesejahteraan rakyat yang (semoga tidak) jauh panggang dari api. [beningpost]
* Kolumnis tetap beningpost.com
DPD PKS Siak - Download Android App
